POSO RAYA, MORUT - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Morowali Utara terus memperkuat peran dan kapasitas kader dalam mendukung pembangunan berbasis keluarga.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Kerja Kecamatan (Rakercam) PKK se-Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Aula STQ Kantor Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang diikuti 95 peserta tersebut dibuka oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Morowali Utara, Ny. Febriyanthi H. Dj. Hehi, yang akrab disapa Senator Febriyanthi.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas kader, khususnya di tingkat desa, agar program PKK tidak sekadar menjadi kegiatan rutin organisasi, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi keluarga dan masyarakat.
Menurut Febriyanthi, kader PKK memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap program perlu disesuaikan dengan kebutuhan keluarga serta potensi dan kearifan lokal masing-masing wilayah.
"Kader PKK harus terus bergerak dan berinovasi. Jangan hanya menjalankan kegiatan sebagai rutinitas organisasi, tetapi bagaimana setiap program yang kita laksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Mulailah dari desa, karena di sanalah kader PKK berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat," tegas Febriyanthi.
Selain membuka kegiatan, Febriyanthi juga membawakan materi bertajuk "Transformasi Gerakan PKK dan Posyandu". Materi tersebut mengangkat pentingnya penguatan peran PKK dan Posyandu agar semakin adaptif dalam menjawab tantangan pembangunan keluarga dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Sementara itu, Ketua I TP-PKK Kabupaten Morowali Utara, Ny. Widyawati M. Djira, yang juga bertindak sebagai ketua panitia, menyampaikan bahwa Rakercam menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas pengurus, serta menyelaraskan program kerja PKK dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang pembinaan dan evaluasi kelembagaan, sekaligus mendorong pengurus PKK agar memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun dan melaksanakan program kerja.

