Cegah Korupsi, Seluruh Kepala OPD Poso Teken Pakta Integritas

POSO RAYA - Pemerintah Kabupaten Poso memperketat komitmen pemberantasan korupsi dengan mewajibkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menandatangani Pakta Integritas. 

Hal tersebut menjadi penegasan sikap terhadap praktik gratifikasi, penyalahgunaan fasilitas negara, dan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penandatanganan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Poso dalam apel bersama di halaman Kantor Bupati Poso, Senin (9/11/2026). 

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan dokumen Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dalam sambutan tertulis Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, ditegaskan bahwa pakta integritas tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif. Setiap pejabat harus membuktikan komitmen tersebut melalui tindakan nyata, terutama dalam menjalankan kewenangan dan menggunakan fasilitas negara.

“Jabatan merupakan amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan fasilitas negara hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan serta pelayanan masyarakat,” tegas Verna.

Bupati juga meminta seluruh kepala OPD menjadi teladan dalam mencegah penyimpangan, termasuk berani menolak gratifikasi dan menghindari segala bentuk konflik kepentingan. Jika pemberian tidak dapat ditolak, aparatur wajib melaporkannya melalui mekanisme yang berlaku.

Selain itu, Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diminta memperkuat fungsi pengawasan sebagai sistem peringatan dini. Pengawasan harus dilakukan sebelum pelanggaran terjadi, bukan sekadar menindaklanjuti persoalan setelah muncul.

Kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga menjadi perhatian. Bupati meminta seluruh pejabat terkait menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

“Tidak mungkin kita membangun daerah yang maju apabila tata kelola pemerintahan masih lemah,” tandasnya.

Ia menegaskan, keberhasilan SPI KPK tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi harus tercermin dalam perubahan perilaku aparatur dan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.