Rabu, 18 November 2026
IKLAN / ADVERTORIAL
Poso Raya - FDP 2026
Politik & Pemerintahan

Bupati Verna Tegaskan APBD 2027 Harus Berdampak bagi Rakyat

Bupati Verna Tegaskan APBD 2027 Harus Berdampak bagi Rakyat

POSO RAYA - Pemerintah Kabupaten Poso menegaskan komitmen memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. 

Belanja operasional dan kegiatan seremonial yang kurang mendesak akan dirasionalisasi, sementara anggaran diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang melalui Wakil Bupati H. Soeharto Kandar dalam Rapat Paripurna DPRD Poso, Senin (16/11).

Agenda rapat di Banua Mpogombo Siwagi Lemba itu membahas jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum tujuh fraksi terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD 2027. Rapat dipimpin Ketua DPRD Poso Semuel Munda, didampingi Wakil Ketua I Sesi Kristina D. Mapeda dan Wakil Ketua II Hj. Masdina.

Dalam jawaban tersebut, pemerintah daerah menegaskan penyesuaian belanja harus dilakukan secara terukur, terutama menyikapi berkurangnya transfer ke daerah.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diperkuat melalui digitalisasi pajak dan retribusi, perluasan objek pajak, serta pencegahan kebocoran pendapatan.

IKLAN / ADVERTORIAL
Jasa Bikin Aplikasi Web

"Belanja daerah akan diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, dengan prinsip tepat sasaran, tepat guna, serta pendekatan money follows program," demikian penegasan Bupati dalam jawaban yang dibacakan Wakil Bupati.

Prioritas belanja modal mencakup kelanjutan pembangunan RSUD Poso, peningkatan jalan dan jembatan, irigasi, jaringan air minum, serta dukungan sektor pertanian. Pemerintah juga mendorong penguatan UMKM, perikanan, perdagangan, dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Terkait hibah dan bantuan sosial, penyalurannya akan mengacu pada kriteria serta validitas data penerima. Transparansi anggaran dan percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun juga menjadi perhatian.

"Kami berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat diselesaikan paling lambat akhir November 2026, dengan tetap mengedepankan kualitas pembahasan dan kepentingan masyarakat," tegas Bupati.

Pemerintah daerah berharap sinergi bersama DPRD mampu menghasilkan APBD 2027 yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan Kabupaten Poso.

Suka artikel ini? Bagikan ke teman:
R
Jurnalis / Kontributor

Redaksi

Jurnalis peliput di Portal Berita Poso Raya.

Berita Terkait Lainnya