POSO RAYA - Pemerintah Kabupaten Poso menegaskan komitmen memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Belanja operasional dan kegiatan seremonial yang kurang mendesak akan dirasionalisasi, sementara anggaran diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang melalui Wakil Bupati H. Soeharto Kandar dalam Rapat Paripurna DPRD Poso, Senin (16/11).
Agenda rapat di Banua Mpogombo Siwagi Lemba itu membahas jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum tujuh fraksi terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD 2027. Rapat dipimpin Ketua DPRD Poso Semuel Munda, didampingi Wakil Ketua I Sesi Kristina D. Mapeda dan Wakil Ketua II Hj. Masdina.
Dalam jawaban tersebut, pemerintah daerah menegaskan penyesuaian belanja harus dilakukan secara terukur, terutama menyikapi berkurangnya transfer ke daerah.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diperkuat melalui digitalisasi pajak dan retribusi, perluasan objek pajak, serta pencegahan kebocoran pendapatan.

