POSO RAYA - Pemerintah Kabupaten Poso mulai membenahi tata kelola keuangan koperasi menyusul masih banyaknya koperasi yang belum aktif. Dari total 549 koperasi yang tercatat, hanya 83 koperasi berstatus aktif.
Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan koperasi yang profesional dan akuntabel, melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) bagi koperasi yang dibuka Wakil Bupati Poso H. Soeharto Kandar di Aula Bappelitbangda, Rabu (11/11).
Kegiatan yang digelar Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Poso itu berlangsung selama tiga hari, 11-13 November 2026, dengan melibatkan 50 perwakilan koperasi.
Dalam sambutan tertulis Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang yang dibacakannya, Soeharto menegaskan bahwa persoalan koperasi tidak cukup diselesaikan dengan membentuk kelembagaan baru. Kualitas pengelolaan, transparansi, dan pertanggungjawaban keuangan harus menjadi prioritas.
"Jumlah koperasi yang besar harus diikuti kualitas kelembagaan yang kuat. Pengelolaan keuangan harus tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar kepercayaan anggota maupun mitra usaha semakin meningkat," ujarnya.
Berdasarkan data pemerintah daerah, selain 83 koperasi aktif, terdapat 170 koperasi KDKMP, 171 koperasi kurang aktif, dan 125 koperasi tidak aktif.
