Wow, September Gaji Anggota DPRD Poso Naik

0
43
Foto Kantor DPRD Kabupaten Poso (Foto: Dok.PR)

Pemkab Sebut Kenaikan Gaji Anggota Dewan Wajar

POSO RAYA – Gaji anggota DPRD kabupaten (Dekab) Poso telah dipastikan naik bulan depan (September). Meski kenaikannya terbilang sangat signifikan karena menjadi sebesar Rp 25 juta per bulan dari yang diterima selama ini berkisar Rp 12 juta perbulan, pemerintah kabupaten (pemkab) Poso menganggapnya sebagai hal yang sangat wajar.

Selain karena sudah lama tidak naik gaji, kewajaran kenaikannya kali ini juga di dasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.

“Sudah saatnya memang naik (gaji). Karena sudah 13 tahun gaji anggota dewan Poso belum pernah naik,” kata Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Poso, Suratno, Minggu (20/8).

“Gaji mereka sekarang sejak PAD kita masih 28 miliar. Sementara saat ini PAD kita sudah 80-an miliar,” sambung dia.

Regulasi kenaikan gaji bagi wakil rakyat Poso sekarang sedang dibuat di DPRD. Penetapannya nanti akan ditetapkan dalam lembaran peraturan daerah. Sementara besaran nilai kenaikan gaji akan ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati (Perbup).

“Dasar kenaikan gaji berupa perda, tapi nilai kenaikan ditetapkan melalui Perbup,” jelas Suratno. Dirinya menyebut, kenaikan gaji anggota dewan Poso yang hamper dipastikan Rp 25 juta per bulan ini merupakan yang terendah di Sulteng. “Kenaikan Poso yang terendah. Karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tukasnya.

Diketahui, berdasar pada PP Nomor 18/2017 tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota DPRD , selain naik gaji, aturan ini juga membuka kemungkinan pemberian 80 persen biaya operasional secara sekaligus atau lumpsum. Sebelumnya, pimpinan dan anggota DPRD dapat menerima tunjangan dan biaya operasional dengan mekanisme tombok atau adcost.

Atas dasar PP Nomor 18 tahun 2017 tiap pimpinan dan anggota DPRD di Indonesia juga akan menerima dana jaminan kecelakaan. Mereka juga mendapat fasilitas pengecekan kesehatan lengkap dan rumah jabatan di wilayah masing-masing. Khusus pimpinan dewan juga akan mendapat anggaran tambahan berupa biaya rumah tangga. Kalau ketua biaya rumah tangganya maksimal sama dengan biaya rumah tangga bupati, maka untuk wakil ketua maksimalnya sama dengan biaya rumah tangga wakil bupati. (PR)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY