Kenaikan Tunjangan DPRD Poso Perlu Dipertimbangkan

0
31

POSO RAYA– Kenaikan tunjangan untuk anggota DPRD Poso, melalui PP 18 2017, mendapat tanggapan dari salah seorang aktivis Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS) Poso, Budiman Maliki. Dirinya menolak dan menyesalkan hal tersebut.

Budiman Maliki
Budiman Maliki

“Terus terang dalam pandangan kami, hal ini kurang memiliki nilai urgensi serta waktu kemendesakan,” ungkap Budiman.

Dirinya menegaskan, bahwa sekalipun hal ini merupakan perintah hukum, namun baik DPRD maupun eksekutif, idealnya juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, yang terkait langsung dengan kebijakan kenaikan anggaran. Ini seperti ketersediaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Poso, yang sampai saat ini masih kecil.

“Daerah kita yang salah satu wilayah di Indonesia, ruang fiskalnya sangat rendah. Bahkan soal aspek kinerja wakil rakyat itu sendiri, dianggap masih kurang maksimal oleh masyarakat Poso,” tegas Budiman.

Dengan demikian, Budimaan berharap, jika kenaikan tunjangan tersebut perlu dipertimbangkan lagi. Melihat aspek-aspek yang sudah disebutkan, masih belum siap. DPRD juga perlu meperhatikaan suara rakyat yang ada. Sebab DPRD merupakan wakil dari rakyat dan dipercayakan rakyat memperjuangkan hak mereka. (SAK)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY