Baru Mau Dibangun RTH Poso Malah Bermasalah

0
56
Tulisan papan pengumuman dari masyarakat yang menolak di bangun area RTH Poso (FOTO: Samsol Batubara/PR)

Hak Kepemilikan Tanah Dipertanyakan

POSO RAYA– Proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Poso tahap awal, telah selesai. RTH yang dibangun di eks pasar sentral Poso tersebut, juga sudah bisa digunakan oleh masyarakat kota Poso. Setiap sore, anak-anak muda kota Poso, memanfaatkan RTH tersebut untuk berolahraga.

Namun, pembangunan RTH Poso yang menelan anggaran puluhan milyar, menimbulkan polemik. Belum lama RTH tersebut selesai dikerjakan, masyarakat dikagetkan dengan dipasangnya papan pengumuman di area RTH tersebut. Papan pengumuman itu bertuliskan, “PERINTAH KUASA HUKUM. DILARANG KERAS MEMBANGUN DI TANAH INI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Reg. NOMOR 2171.K/Pdt/1995. TANAH INI MILIK UMAR NUI”.

Salah seorang sumber Poso Raya, yang tinggal diseputaran RTH tersebut, dan namanya tidak ingin di korankan mengatakan, dirinya kaget melihat papan pengumuman tersebut. Dirinya pun tidak menyangka jika tanah yang digunakan untuk pembangunan RTH Poso, bisa dikatakan masih bermasalah.

“Baru sekitar seminggu papan pengumuman tersebut dipasang, tiba-tiba papan tersebut hilang dan terganti dengan papan pengumuman yang bertuliskan, ‘TANAH INI DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO SESUAI SERTIFIKAT Nomor 13 Tahun 2005 Tanggal 5 Juli 2005’. Terang saja saya kaget. Ini ada apa? Kok sebelumnya ada papan yang bertuliskan lain, tapi tiba-tiba digantikan dengan papan pengumuman lainnya,” jelas sumber tersebut.

Sejak digantikan papan pengumuman tersebut, lanjut sumber, dalam lokasi RTH, ada dibangun kerangka bangunan yang dibuat dari baja ringan. Tidak diketahui siapa yang membangun rangka tersebut. Ini bisa menjadi masalah yang serius.

“Ini harus menjadi perhatian serius bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Poso. Jika terjadi hal demikian, bisa dikatakan, ada sertifikat yang tumpang tindih. Jika sebelumnya ada papan pengumuman berisikan hal lain, ini tentunya bisa menimbulkan polemik antara pemda Poso dan orang yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut,” tandas Sumber. (PAN/SAM)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY