Jelang Pilkada 2018, E-KTP Di Morowali Jadi Sorotan

0
42
Foto: Penyuluhan Peraturan Pemilu di Kantor KPU Morowali (Foto: Darma Kusuma)

MOROWALI, POSO RAYA– Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang menjadi program pemerintah pusat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan identitas legal yang terdaftar di Dukcapil, termasuk untuk kepengurusan pindah wilayah.

Namun hal tersebut menjadi polemik dikalangan masyarakat, khususnya pelaku dunia politik. Seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali saat ini.
Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 mendatang.

Berkenaan dengan penerimaan karyawan di perusahaan industri dan pertambangan di Morowali, para calon karyawan yang berasal dari luar daerah yang akan melakukan pendaftaran sudah mengurus kepindahan data penduduk terlebih dahulu, mengingat prioritas utama penerimaan karyawan adalah masyarakat lokal Morowali dan berdomisili di Morowali.

Hal tersebut menjadi perbincangan dikalangan politik, sebab masyarakat sangat mudah untuk mendapatkan KTP di Morowali, dan dikhawatirkan menjadi pemicu penggelembungan suara pada Pilkada mendatang.

Mudahnya proses penerbitan E-KTP menimbulkan stigma di masyarakat bahwa di Morowali terjadi mobilisasi penduduk untuk kepentingan Pilkada 2018.

Namun hal tersebut dibantah oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Morowali, Rosnawati Mustafa saat penyuluhan peraturan pemilu di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Morowali, kamis (10/8/2017).

Dia mengatakan bahwa daerah tidak memiliki kewenangan untuk menahan atau menunda penerbitan E-KTP pindah datang, sebab jika penduduk yang melakukan perpindahan sudah mengajukan permohonan pindah dan datanya sudah masuk ke pusat, maka Dukcapil Morowali harus menerbitkan KTP kepada penduduk tersebut.

“Kita di daerah tidak memiliki kewenangan untuk menahan penerbitan KTP kepada penduduk yang datang. Kalau mereka sudah mengajukan permohonan pindah di daerah asalnya dan nomor Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKP-WNI.red) sudah masuk ke pusat, berarti secara otomatis masuk di aplikasi dan kita harus menerbitkan KTPnya,” paparnya.

Kadis Dukcapil juga menyebutkan bahwa penerbitan E-KTP bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari Desa yang akan ditinggali oleh penduduk pindahan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Partai Hanura, Subhan Matorang menyebutkan, Dukcapil sangat mudah menerbitkan KTP bagi penduduk pindahan. Dia mengatakan untuk penerbitan KTP yang begitu cepat tanpa melewati proses dari Desa atau Kelurahan tempat calon penduduk akan pindah itu menimbulkan kerawanan.

Dia juga mengatakan bahwa penduduk yang datang seharusnya melapor terlebih dahulu di wilayah yang akan ditinggali, agar tidak rancuh dan pemerintah daerah serta pemerintah desa bisa sinkron.

“Kalau seperti ini Undang-Undangnya yang harus dirubah. Bisa saja orang pindah sebelum pilkada dan menggunakan hak pilihnya, kemudian kembali pindah ke daerah asalnya setelah melakukan pilkada,” jelasnya.

Kemudian, selaras dengan pernyataan dari Partai Hanura, Perwakilan dari Partai Nasdem, Herdianto juga mengomentari hal yang sama. Menurutnya proses pindah kependudukan yang begitu cepat itu berpotensi menimbulkan kericuhan, apalagi menjelang Pilkada seperti saat ini.

“Seyogyanya peduduk pendatang itu mengajukan permohonan pindah di daerah asalnya, kemudian melapor ke desa yang akan didatangi dan selanjutnya melapor ke dukcapil untuk penerbitan KTP, agar pemerintah Desa juga mengetahui siapa saja pendatang yang masuk di wilayahnya sehingga data di Desa dan Dukcapil bisa falid,” tandasnya. (DRM)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY