Nasib K2 Poso Untuk Jadi CPNS Semakin Kecil

0
442
Foto: Yan Guluda

POSO RAYA – Otonomi daerah untuk membuka proses penerimaan Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS) kini sudah ditarik dan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Daerah tidak bisa lagi membuka proses penerimaan sepanjang tidak ada petunjuk atau instruksi dari pemerintah pusat. Sebaliknya daerah hanya bisa mengusulkan formasi kebutuhan pegawai ke pemerintah untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme pemerintah pusat.

“Memang otonomi daerah untuk memproses penerimaan CPNS saat ini sudah tidak ada lagi. Semua sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Reformasi Biroksasi dan Pengembangan SDM Poso Yan Guluda kepada Poso Raya baru baru ini.

Lantas bagaimana nasib 3 ribu lebih tenaga honorer kategori 2 Pemkab Poso yang sudah masuk dalam data base? Menurut Yan Guluda, tenaga honorer kategori 2 memang telah masuk dalam data base Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Namun untuk mengangkat mereka menjadi CPNS masih harus menunggu petunjuk dan instruksi dari pemerintah.

“Sejauh ini belum ada jaminan dan petunjuk untuk mengangkat CPNS yang sudah masuk data base K2 untuk jadi CPNS. Kalaupun ada pengangkatan, itu dikhususkan bagi mereka yang memiliki disiplin ilmu tertentu,” tambah Yan Guluda.

Dikatakannya, disiplin ilmu tertentu khusus data base K2 yang bisa diangkat menjadi CPNS diantaranya, tenaga kesehatan seperti bidan, dokter gigi, farmasi atau tenaga pendidikan yang memiliki spesifikasi atau program studi tertentu yang dibutuhkan daerah, seperti Guru Matematika, Fisika, Biologi dan Olahraga serta guru TK.

“Itupun daerah masih harus mengusulkan ke pusat jika ada formasi penerimaan CPNS. Kalau data base K2 yang umum, kami belum tahu,” sebutnya.

Selain itu Yan Guluda menyatakan pihak BKDRB saat ini telah melakukan pendataan tenaga sukarela Pemkab Poso di semua instansi yang memiliki masa tugas 1 hingga saat ini. Total tenaga sukarela yang sudah terdata mencapai 1.925 orang.

“Pendataan dilakukan agar daerah mengetahui berapa besar anggaran yang akan dialokasikan bagi tenaga sukarela. Karena mereka ini diberikan insentif langsung oleh daerah,” ujarnya.

Besar insentif bagi tenaga sukarela disesuaikan dengan kemampuan isntansi yang mempekerjakannya. (Yang jelas range nya antara Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta per bulan,” papar Yan.

Khusus bagi tenaga honorer kategori 2 Pemkab Poso yang belum terangkat saat ini kata Yan semuanya berjumlah 3.067 orang yang terdiri dari tenaga guru 396 orang, penyuluh 22 orang, tenaga kesehatan 25 orang, Pol.PP 319 orang dan sisanya tenaga admnistrasi 2.305 orang. (ULY)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY