Gubernur: Perlu Operasi Sipil di Poso

0
83
Foto: Gubenur Sulteng

POSO RAYA – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menggagas saat ini yang lebih tepat dilakukan Operasi Sipil di Kabupaten Poso untuk pemulihan hak-hak keperdataan warga. Dengan nama itu pula, sekaligus dapat menghilangkan stigma bahwa Poso bukan lagi daerah teroris.

“Operasi Sipil ini tujuannya untuk pemulihan hak-hak keperdataan warga Poso yang terabaikan selama konflik. Ini harus diselesaikan agar tidak menimbulkan rasa dendam warga yang justru dapat kembali memperkeruh kondisi yang sudah semakin aman di Poso,” kata Longki.

Hal itu dikemukakan pada bedah buku Kapolri, Tito Karnavian Dalam Terorisme yang diselenggarakan Harian Mercusuar di Palu Golden Hotel, Jumat (14/7). Bedah buku itu menampilkan lima pembicara, Dr Muhammad Chairil, Dr Muzakir Tawil, Sofyan Farid Lembah, Muhammad Marzuki, dan Sagir Muhammad Amin.

Awalnya, Gubernur Longki dan pejabat lainnya hanya hadir untuk menerima buku dari kedua penulisnya, Sjaefurrahman Al-banjary dan Suryadi. Namun, ternyata Longki mengikuti acara bedah buku sampai dengan selesai.

“Bagaimana bila operasi Tinombala menggandeng operasi sipil. Orang-orang ini bertugas menyelesaikan konflik di tataran masyarakat terutama yang memiliki masalah keperdataan sehingga tidak ada lagi warga yang memiliki masalah serupa,” tutur Longki.

Sebelumnya ia menceritakan didesak tokoh-tokoh di Poso untuk menyelesaikan konflik Poso. Karena itulah, ketika bertemu Presiden Joko Widodo, Longki meminta agar konflik di Poso cepat diselesaikan.

Presiden meresponsnya dengan memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menyelesaikan kasus Poso. Itulah sebabnya, beberapa waktu lalu diturunkan petugas gabungan dari Polri dan TNI untuk menyelesaikan Poso. Kemudian Operasi Tinombala terus diperpanjang untuk mencari teman-teman Santoso seperjuangan yang masih tersisa beberapa orang lagi.

Sebelumnya, Muhammad Marzuki dari Universitas Tadulako meminta agar penyebutan Operasi Tinombala diubah menjadi operasi dalam bentuk nama lainnya. Sebab kata tersebut memberikan kesan bahwa Sulteng seakan-akan daerah yang tidak aman.

“Kenapa namanya harus Operasi Tinombala? Kalau bisa dipikirkan kembali pemberian nama itu karena bersifat sektarian. Saya sudah 17 tahun menangani konflik Poso ketika keluar daerah yang mereka tanya bagaimana teroris di Sulteng,” kata Marzuki.

Marzuki mempertanyakan mengapa kegiatan operasi harus memakai lebel jika ingin menangkap teroris. Hal itu seakan-akan erat kaitannya dengan penangkapan teroris.

Tidak hanya itu, menurutnya citra Sulteng juga mengerucut menjadi daerah konflik yang dihuni teroris akibat kasus Poso yang tidak pernah selesai. Padahal pertumbuhan ekonomi Sulteng sempat berada di posisi tertinggi saat ini.

“Inilah yang saya harapkan dari buku ini, bisa memaparkan kondisi Sulteng saat ini. Kita sempat redup karena citra teroris tersebut, tetapi di sisi lain ekonomi kita sempat berada di tingkat yang sangat tinggi. Ini kan sebenarnya momen yang bisa memperbaiki nama Sulteng,” katanya.

Marzuki memberikan saran ada baiknya operasi tersebut diberi nama lain yang tidak membuat kesan berbeda, seperti operasi kemasyarakatan atau operasi territorial karena ia meyakini teroris-teroris yang sedang diburu itu hanyalah korban dari ketidakadilan, seperti Santoso yang awalnya kecewa dengan hak perdatanya yang tidak tuntas.

“Di Poso bukan konflik agama, itu dari hasil penelitian kami selama 14 tahun. Konflik itu berawal dari kepentingan. Tetapi kemudian bergeser dan dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang sebelumnya adalah tokoh agama,” ungkapnya.

Pergeseran konflik juga terjadi pada isu terorisme dimana sekelompok masyarakat yang merasa kecewa dan memiliki latar belakang agama minim memberontak karena kekecewaan mereka.

Kondisi tersebut ikut diamini Dr  Muzakir Tawil. Ia menyamakan kondisi Poso atau Sulteng secara luas, hampir sama dengan Afrika yang dikenal dengan negara apartheid yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan. Baru setelah hadirnya Nelson Mandela menentang sistem tersebut, negara itu perlahan-lahan maju.

“Saya tidak ingin stigma teroris itu atau daerah konflik melengket terus dengan Sulteng dan Poso karena kalau tidak daerah kita tidak akan maju-maju,” tandasnya.

Sementara Sofyan Lembah menambahkan istilah teroris tidak bisa dapat dikaitakan dengan agama dan Densus 88 dalam tindakannya harus tunduk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bila menargetkan seseorang untuk ditangkap atau diperiksa.

“Sya secara terbuka tidak respek pada Tito. Tetapi dengan membaca buku ini, saya bisa memahami bahwa Tito adalah orang yang sangat cemerlang. Pemikiran-pemikirannya menurut saya sangat luar biasa,” kata Sofyan.

Baik para pembicara maupun Gubernur Longki sepakat bahwa suasana di Poso sekarang sudah jauh lebih aman. Salah satu buktinya, di Poso sudah ada pusat perbelanjaan yang buka siang sampai malam hari.

Kepada kedua penulis bahkan diminta untuk menulis khusus bagaimana kondisi Poso saat ini. Sehingga orang dari luar Sulteng paham bahwa di sana sudah sangat kondusif. (Int/TMG)

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY