Banggar Harap OPD Tak Capai Target PAD Dievaluasi

0
70
Wakil Ketua DPRD Poso Darma Gideon Mondolu

POSO RAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Poso meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi setiap Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang tidak bisa memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2016 lalu.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Poso Darma Gideon Mondolu saat membacakan laporan Pendapat Badan Anggaran dalam paripurna pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 Kamis (20/7 kemarin.

“Pemerintah hendaknya memperhatikan OPD yang tidak mencapai target PAD, agar dievaluasi pelaksanaan dan perkembangannya,” sebut Darma Mondolu.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengungkapkan, perlunya pemerintah melakukan analisa potensi potensi PAD yang ada di daerah serta mengembangkannya.

“Perlu juga dianalisa soal target PAD yang diberikan kepada setiap OPD agar sesuai dengan kemampuan masing masing OPD,” terangnya.

Untuk diketahui PAD Kabupaten Poso dalam tahun anggaran 2016 lalu, tidak mencapai target yang diharapkan. PAD Poso bisa dicapai sebesar Rp 73,1 miliar atau sebesar 69,13 persen dari target sebesar Rp 105,1 miliar.

Dalam laporannya, Banggar juga menelorkan beberapa hal yang menjadi prioritas untuk diperbaiki lagi dalam pelaksanaannya di tahun mendatang. Diantaranya soal temuan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam APBD Poso 2016 sehingga Poso memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti menurut Banggar DPRD antara lain, temuan BPK di bendahara RSUD Poso, penyajian aset tetap di neraca per 31 Desember yang belum memadai, masih adanya kelemahan dalam pengendalian pengelolaan pendapatan dan piutang pajak dan retribusi daerah.

“Soal mekanisme normalisasi sungai, pengelolaan dana hibah BOS Pusat dan daerah yang belum memadai, dan perhatian serius kepada Inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsinya agar temuan BPK tidak terjadi lagi,” jelas Darma Mondolu soal beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti Pemkab Poso.

Dalam kesempatan itu Banggar juga menyampaikan soal masih adanya utang Pemkab Poso terhadap pihak ketiga dan desa sebesar Rp 29,4 miliar yang harus diselesaikan Pemkab Poso.

“Namun soal utang ini akan diselesaikan dalam APBD Perubahan Poso tahun ini juga,” tutup Darma Mondolu. (Sam/Uly)

 

 

 

 

 

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY