Warga Desa Tobe Poso Pesisir Datangi DPRD, Pertanyakan Tapal Batas Kabupaten

0
79
Foto: Kades Tobe Darustam Lapangando bersama warga saat mendatangi DPRD Poso. Warga diterima di ruang Komisi I DPRD Poso Selasa (18/7). (Foto: Samsol Batubara)

POSO RAYA – Puluhan masyarakat Desa Tobe Kecamatan Poso Pesisir Utara dan tokoh masyarakat pada Selasa 18 Juli 2017, menemui pimpinan dan anggota Komisi I gedung DPRD Poso.

Kedatangan puluhan warga Tobe itu dipimpin langsung Kades Tobe Darustam Lapangando yang diterima secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Darma Mondolu yang didampingi Ketua Komisi I Hidayat Bungasawa serta sejumlah anggota DPRD Poso.

Puluhan warga bersama tokoh masyarakat Desa Tobe itu untuk menyampaikan permasalahan, tentang tergesernya Tapal Batas desa Tobe sejauh 6 Km dari tapal batas Desa Tobe dengan Desa Makasa yang saat ini berada di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong.

“Kami kesini mempertanyakan tentang Tapal Batas kami, yang diklaim sudah masuk Kabupaten Parimo,”ucapnya.

Selain itu dari Pemerintah desa Tobe yang disampaikan oleh Kades Tobe, bahwa hingga saat sekarang usulan tentang pembangunan jalan produksi yang melintas ditengah-tengah perkebunan coklat masyarakat belum direspon oleh Pemerintah Poso.

Konon setiap tahun program pembangunan jalan produksi masyarakat Tobe selalu di usulkan dalam Musrembang di tingkat Kecamatan tetapi hingga tahun 2017 ini belum juga kunjung terealisasi.

Dalam kesempatan yang sama Kades Tobe Rustam menyampaikan, dalam dua bulan setelah dilantik menjadi Kades pada tahun 2015 di Desa Tobe, Wakil Bupati Poso Ir. T Samsuri pernah meninjau lokasi jalan setapak bekas jalan HPH PT. Tritunggal di wilayah Desa Tobe dan usulan penting saat itu adalah agar segera di bangun jalan kantong produksi yang ada.

“Tetapi hingga hari ini, apa yang menjadi aspirasi kami itu belum pernah digubris oleh pemerintah,” tegas Kades Tobe Darustam Lapangando.

Wakil Ketua DPRD Poso Darma Mondulu serta Ketua Komisi I Hidayat Bungasawa menyampaikan, jika seluruh penyampaian dari pihak warga Desa Tobe akan segera disampaikan ke pihak Eksekutif Poso, melihat bahwa keluhan masyarakat Desa Tobe itu bersifat lebih tehnis dalam perencanaan pembangunan ranah Pedesaan.

“Ini harus segera ditindak lanjuti karena bersentuhan dengan wilayah kabupaten lain,” terang Darma Mondolu.

Selain itu Ketua Komisi I Hidayat Bungasawa menerangkan, paling lambat pada hari Senin 24 Juli 2017, pihak DPRD Poso Komisi I akan segera bertatap muka dan menggkoordinasikan hal itu denga pihak eksekutif. (Sam)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY