Kontrak Mess Pemda Poso Perlu Ditinjau Ulang

0
80
Foto: Paripurna DPRD Poso tentang laporan komisi komisi DPRD Poso tehadap hasil pembasahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Poso tahun 2016 Selasa (18/7) (Foto: Dok PR)

POSO RAYA – Komisi II DPRD Poso meminta agar Pemkab Poso kembali meninjau kesepakatan kontrak Mess Pemda Poso di Palu antara Pemkab Poso dengan perusahaan pihak ketiga yang saat ini mengelola mess tersebut.

Pasalnya kontrak tersebut dinilai bertentangan dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Poso Iskandar Lamuka kepada Poso Raya usai mengikuti paripurna laporan komisi komisi DPRD Poso tehadap hasil pembasahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Poso tahun 2016 Selasa (18/7).

Menurut politisi Partai Demokrat itu, dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah disebutkan bahwa sistem pembayaran  kontrak dengan pihak ketiga dilakukan dua hari sebelum penandatanganan kontrak dilakukan.

Namun nyatanya pembayaran kontrak mess Pemda Poso, dilakukan pada akhir tahun yakni bulan November tahun 2016 lalu.

“Dan itupun pembayarannya harus dibayar sekaligus, bukan dicicil setiap tahun seperti yang ada saat ini. Ini sudah tidak sesuai dengan Permendagri tadi,” ujarnya soal kerjasama pemanfaatan barang milik daerah itu.

Seperti diketahui biaya kerjasama pemanfaatan pengelolaan Mess Pemda yang dilakukan Pemkab Poso dengan pihak ketiga sebesar Rp 750 juta dalam setiap tahunnya. Kontrak dilakukan selama masa waktu lima tahun. Berarti total kontrak secara keseluruhan bernilai Rp 3,750 miliar.

“Seharusnya total kontrak lima tahun itu dibayar dimuka, bukan dicicil setiap tahunnya,” tandasnya soal sistem pembayaran kontrak tersebut.

Karena kata Iskandar, jika sebelum masa kontrak berakhir, pihak ketiga ternyata tidak mampu lagi dan mundur dari kontrak yang disepakati, maka daerah akan mengalami kerugian.

“Ini yang kita khawatirkan jika nilai kontrak selama lima tahun itu tidak dibayar sekaligus. Jika pihak ketiga mundur di tengah jalan, maka daerah yang akan rugi. Dan kita tidak memperoleh manfaat yang kita harapkan,” tandasnya.

Karena itu kata Iskandar, Komisi II DPRD Poso dalam paripurna laporan komisi  tehadap hasil pembasahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Poso tahun 2016 meminta agar Pemkab Poso meninjau kembali kontrak Mess Pemda Poso  yang ada di Palu dengan pihak ketiga agar seajalan dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 serta membawa manfaat yang nyata bagi peningkatan sektor pendapatan asli daerah. (Uly)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY