Tambang PT. SBC Ditutup, Kuasa Hukum Minta Aparat Tidak Memihak

0
44
Foto: Jumpa pers dari PTSBC dan kuasa hukumnya beberapa hari lalu.

POSO RAYA – Langkah  pihak kepolisian di Poso untuk menutup serta menertibkan tambang galian c yang di kelola pihak PT Surya Baru Cemerlang (SBC), ternyata di apresiasi oleh pihak kuasa hukum PT. SBC Andi Akbar Panguriseng SH.

Namun demikian,  Andi Akbar juga meminta agar langkah ini juga diberlakukan kepada sejumlah perusahaan tambang yang masih beroperasi melakukan aktivitasnya di wilayah Kabupaten Poso namun tidak memiliki ijin sebagaiaman yang diatur dalam undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Minerba.

“Hendaknya langkah tegas ini juga diberlakukan kepada perusahaan tambang yang juga belum memiliki ijin yang memadai, sehingga aspek  rasa keadilan bisa terpenuhi. Jangan ada kesan tebang pilih,” Ungkap Andi Akbar Jumat kemarin.

Dikatakan Andi Akbar, sepengetahuan dirinya ada sejumlah perusahaan tambang di Poso yang tetap melakukan aktivitas penambangan, bahkan melakukan produksi secara besar besaran walaupun belum memiliki ijin produksi atau (IUP) produksi.

Menurutnya, di Poso masih ada beberapa perusahaan yang belum memilki ijin yang mamadai sebagaimana yang di  isyaratkan dalam perundang undangan yang berlaku.

“Masih ada perusahaan lain yang juga belum mengantongi IUP produksi yang beroperasi di Poso. Tolong ini juga ditindak tegas,” pintanya.

Yang sangat disesali Andi Akbar, keberadaan tambang galian C yang di kelola oleh PT. SBC di Desa Meko merupakan material yang akan digunakan pada sejumlah proyek strategis nasional.

Dimana untuk kegiatan ini sebenarnya ada payung hukum berupa instruksi Presiden serta Peraturan Presiden tentang percepatan proyek Strategis Nasional, sehingga keberadaan tambang galian C yang dikelola pihak PT SBC ini kiranya dapat di dukung pemerintah setempat. Tapi nyatanya kata Andi Akbar justru hal ini diabaikan begitu saja.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu  berapa waktu lalu memerintahkan PT. Surya Baru Cemerlang (SBC), agar menghentikan sementara proses aktivitas penambangan material galian C di wilayah Desa Meko Kecamatan Pamona Barat yang dinilai sangat tidak rasional serta bertentang aturan hukum yang ada.

Pasalnya pihak perusahaan diklaim Pemkab sejauh ini belum menunjukkan bukti izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi di wilayah itu.

“Surat Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi diberikan kepada PT. SBC, bukan untuk kegiatan penambangan tetapi hanya diperuntukkan melakukan kegiatan eksplorasi dan penyelidikan bahan galian,” ucap Darmin membacakan isi surat keterangan Dinas ESDM Sulteng. (Uly)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY