Membangun Poso Sebaiknya Dari Desa, Bukan Dari Jembatan

0
41
Foto: Rizal Kaniu

 

POSO RAYA – Kabar menarik itu datang dari telah dilaksanakannya seminar pendahuluan study kelayakan jalan dan pembangunan jembatan Kabose, yang dulu sempat beredar nama jembatan Boneka (Bonesompe Kayamanya). Terlepas dari apa nama jembatan itu, yang pasti seminar pendahuluan study kelayakan jalan dan pembangunan jembatan Kabose itu adalah sebagai pertanda keseriusan pemerintah daerah kabupaten Poso untuk mewujudkan jembatan yang nantinya akan menjadi Ikon baru kota Poso dan diharapkan dapat menjadi magnet yang memungkinkan para pendatang bisa betah berlama-lama di Poso.

Dan kalau dirunut lebih jauh lagi bisa menguntungkan dari segi peningkatan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Poso. Kabar menarik inipun tidak lepas dari pendapat pro dan kontra yang ramai diperbincangkan masyarakat Poso di media sosial.

Ramainya pembincaraan di media sosial yang menyikapi seminar pendahuluan study kelayakan pembangunan mega proyek jembatan Kabose ini, membuat penulis   mencoba berkontribusi lewat pemikiran dalam tulisan ini yang dimaksudkan untuk memperkaya semangat kita membangun Poso. Pada prinsipnya penulis sangat mengapresiasi gagasan untuk menghadirkan mega proyek jembatan Kabose ini.

Karena dari segi gagasan, ini merupakan gagasan besar, namun sebaiknya pemerintah kabupaten Poso perlu kiranya mempertimbangkan juga dengan matang tahapan dan lamanya proses yang akan dilalui, mengingat sumber dana yang akan membiayai pembangunan itu belum jelas berasal dari mana?.

Karena sumber pendanaan belum jelas, maka seminar pendahuluan study kelayakan pembangunan jembatan Kabose dan reklamasi pantai untuk jalan lingkar itu,  baru bisa membawa masyarakat poso bermimpi akan hadirnya mega proyek ini. Karena bukan sedikit nantinya biaya yang akan dikeluarkan untuk membiayai pembangunan mega proyek ini. Yang menurut perhitungan kasar diperkirakan akan membutuhkan dana hingga ratusan milyar yang bisa mengarah pada angka trilyun rupiah. Saking besarnya anggaran yang dibutuhkan, hingga ada ungkapan bahwa lebih baik dana untuk pembangunan jembatan itu digunakan saja pada kegiatan atau program yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Poso.

Sulit rasanya untuk membiayai pembangunan mega proyek itu  kalau pemerintah kabupaten poso hanya berharap dari APBD, karena PAD kita cuma berkisar 70an milyar. Berharap pada dana alokasi umum (DAU) sudah jelas sebagian besar untuk bayar gaji pegawai dan kalaupun berharap pada dana alokasi khusus (DAK) yang jelas sudah ada peruntukannya.

Satu-satunya harapan tentunya bertumpu pada APBD Propinsi dan APBN, yang untuk mendapatkannya membutuhkan waktu dan tahapan proses yang panjang hingga sampai bersentuhan dengan apa yang disebut dengan sentuhan politik yang tentunya bukan perkara mudah. Belum lagi kalau kita melihat dari dampak sosial yang akan ditimbulkan akibat dari pembangunan jembatan dan reklamasi pantai untuk akses jalan lingkar ini, khususnya dampak sosial yang akan dialami oleh masyarakat  Bonesompe dan Kayamanya.

Dari sisi kemendesakan menurut hemat penulis, kalaupun jembatan ini harus hadir sebaiknya belum sekarang, karena keberadaan 2 jembatan yang ada juga perlu disurvey tingkat kepadatan arus lalu lintasnya, apa benar-benar sudah padat sehingga jembatan Kabose ini mendesak untuk dihadirkan? Pembangunan jembatan ini juga tidak relevan dengan visi mewujudkan masyarakat Poso yang Damai, Adil dan Sejahtera?. karena indikator kesejahteraan masyarakat Poso tidak bisa diukur dari keberhasilan membangun mega proyek jembatan Kabose. Pembangunan itu seyogyanya dapat memecahkan masalah yang dialami masyarakat, tentunya dengan melihat potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

Dari pada menghabiskan energi untuk mengelar seminar-seminar dan studi studi kelayakan atas jembatan yang belum jelas sumber dananya, sebaiknya pemerintah kabupaten Poso lebih konsentrasi untuk membanguan desa, sebab pembanguan desa itu jelas ada dananya. Dengan memperhatikan jumlah penduduk kabupaten Poso yang kini berjumlah kurang lebih 235 ribuan jiwa yang sebagian besar tinggal di desa, maka sebaiknya membangun Poso itu harus dari desa.  Desa kini membutuhkan kebijakan yang berpihak untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Saat ini ada 142 desa di kabupaten Poso yang menerima sumber dana ditranfer, sumber dana tranfer yang diterima desa tersebut  antara lain ; alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan APBD kabupaten, dana desa (DD)  yang bersumber dari APBN dan dana bagi hasil pajak (BHP) yang bersumber dari APBD Propinsi. Ini sumber dana yang so jelas turun didesa setiap tahunnya, belum lagi sumber pendapatan lain yang sah yang berasal pihak ketiga.

Dari potensi sumber-sumber keuangan yang desa peroleh itu, seharusnya  pemerintah kabupaten mendorong desa untuk dapat membuka peluang hadirnya produk unggulan desa (prudes) dan produk unggulan kawasan pedesaan (prukades) guna menunjang pendapatan asli desa (PADes).  Hadirnya produk unggulan desa (prudes) dan produk unggulan kawasan pedesaan (prukades) yang menunjang PADes tersebut, dengan sendirinya akan bisa disinkronkan untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD). Ini adalah potensi nyata yang ada didepan mata dan merupakan salah satu sumber kekuatan dari beberapa sumber kekuatan kita untuk membangun Poso. Oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten Poso harus benar-benar hadir disini. Kehadiran pemerintah kabupaten Poso dapat diwujudkan dalam bentuk penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan desa. Penyelarasan ini harus didukung dengan dilahirkannya regulasi daerah (minimal Peraturan Bupati) yang akan dijadikan standar atau acuan bagi desa untuk melaksanakan pembangunannya.

Membangun Poso dari desa itu sudah jelas sumber dananya, karena khusus untuk dana desa (DD) yang dialokasikan untuk kabupaten Poso di tahun 2017 ini  saja, angkanya mencapai  Rp. 111.476.286.000. Itu baru dana desa yang bersumber dari APBN (dana desa tahun ini diturunkan dalam dua tahap), belum sumber dana tranfer lainnya seperti yang sudah disebutkan diatas. Dana desa (DD) sesuai peruntukkannya akan membiaya bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sayang sekali dana besar itu yang turun setiap tahunnya ke desa tidak bisa menciptakan hadirnya pembangunan  kawasan pedesaan yang dapat mendorong hadirnya produk unggulan desa yang bersifat thematik. Desa desa di kabupaten Poso sudah harus bisa didorong untuk menghadirkan produk unggulan desa (Prudes) dan produk unggulan kawasan pedesaan (Prukades). Karena produk unggulan desa atau kawasan pedesaan ini pada akhirnya akan menunjang lahirnya produk unggulan kabupaten.

Dibutuhkan keseriusan dan kerja keras memang untuk bisa membangun desa. Pemerintah Kabupaten Poso dapat memfasilitasi untuk mensinkronkan langkah koordinasi lintas sektor dengan tenaga pendamping profesional yang di tugaskan mendampingi desa dan masyarakat desa itu sendiri. Disamping itu, pemerintah kabupaten Poso juga harus dapat mewujudkan arah kebijakan pembangunan desa dengan melahirkan regulasi daerah minimal berupa peraturan Bupati (Perbub). Cukup banyak memang regulasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan keseriusan dan kerja keras itu. Regulasi tersebut antara lain ; perbub tentang kewenangan desa, perbub tentang pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, Perbub tentang  pedoman pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada Permenkeu nomor 49 tahun 2015 dan Permendagri nomor 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa yang nantinya semua desa di kabupaten Poso akan mengarah pada penggunaan aplikasi sisten keuangan desa (Siskeudes), perbub tentang kerjasama antar desa dan kawasan pedesaan, perbub tentang Bumdes dan Bumades (bumbes bersama desa). Dan masih banyak lagi regulasi pendukung yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan guna menunjang arah kebijakan pembangunan desa.

Berbicara tentang pembangunan desa itu memang lebih ada manfaatnya karena jelas sumber dananya, ketimbang berbicara tentang rencana mega proyek pembanguan jembatan Kabose yang belum jelas sumber dananya. Maka sebaiknya pemerintah kabupaten Poso memasukkan saja dulu gagasan besar mega proyek pembangunan jembatan dan reklamasi pantai untuk akses jalan lingkar ini kedalam master plan rencana pembangunan jangka panjang kota Poso hingga tahun 2020an sekian. Dan untuk saat ini, menurut hemat penulis membangun Poso itu memang sebaiknya kita mulai dari desa bukan dari jembatan.

* Penulis adalah Tenaga Ahli (TA) Pembangunan Partisipatif

-Program P3MD Kabupaten Poso Oleh M. Rizal Kaniu

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY