Kelangkaan Obat, Bupati Diminta Pertimbangkan Jabatan Direktur RSUD

0
29
Ilustrasi Obat

MOROWALI, POSO RAYA -Kelangkaan obat di apotek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morowali masih menjadi sorotan utama dalam beberapa hari terakhir.

Setelah Komisi I menyampaikan masalah tersebut dalam rapat paripurna baru-baru ini, dimana anggaran belanja obat yang terealisasi tahun 2016 sebesar Rp7.178.656.543,- dari anggaran sebesar Rp11.129.000.000,- namun kebutuhan obat tidak juga terpenuhi, kini giliran Wakil Ketua I DPRD Morowali, H Silahudin Karim menyorotinya kembali.

Dalam wawancara dengan media ini, Jum’at (14/7/2017), politisi Golkar itu mengatakan bahwa jabatan direktur RSUD Morowali sudah harus dipertimbangkan untuk dipertahankan karena tidak mampu menyelesaikan masalah kelangkaan obat yang telah berlangsung lama, ditambah lagi dengan banyaknya keluhan masyarakat soal pelayanan kepada pasien.

Menurutnya, Bupati Morowali harus tegas dan berani  mengambil keputusan sehingga tidak dianggap ada kepentingan politik dalam menempatkan jabatan di suatu instansi, apalagi sekelas RSUD yang notabene merupakan bentuk pelayanan umum terhadap masyarakat.

“Sudah sangat banyak keluhan masyarakat tentang pelayanan Rumah Sakit, utamanya masalah kelangkaan obat, jadi Bupati harus tegas dalam mengambil keputusan, jangan sampai ada dugaan disusupi kepentingan politik” tegasnya.

Sementara, Direktur RSUD Morowali, dr Sandra Susanty, MARS yang dikonfirmasi mengaku bahwa anggaran obat di RSUD Morowali memang berjumlah sekitar 7 milyar dalam satu tahun, namun itu setelah direkap seluruh pembelian obat selama tahun 2016.

Ia mengatakan, sudah beberapa kali mengajukan pengusulan biaya penambahan obat senilai 3 milyar rupiah, namun selalu ditolak oleh DPRD, padahal menurutnya kebutuhan obat di RSUD sangatlah besar mengingat dalam satu bulan biasanya pihaknya harus membeli obat hingga 1 milyar rupiah. Ditambah lagi keterlambatan pihak Jamsosda dan BPJS yang terkadang terlambat dalam menyelesaikan pembayaran tunggakan di rumah sakit.

Ditambahkannya, pihak distributor hanya memberikan waktu 1 bulan untuk melunasi hutang kekurangan pembelian obat agar pembelian berikutnya bisa dilayani.

“Dengan kemampuan dana RSUD yang terbatas, maka terkadang kami harus mencari jalan lain untuk membayar hutang, kami sudah coba beberapa kali mengajukan usulan penambahan dana untuk pembelian obat, namun selalu dicoret” tandasnya. (Bbg)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY