Fraksi Demokrat Harap Poso Raih WTP 2018

0
63
Rapat Paripurna DPRD

POSO RAYA – Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Poso berharap agar predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sesuai Laporan Hasil Pemerisaan (LHP) APBD bisa kembali diraih Kabupaten Poso pada tahun 2018 mendatang, sebagaimana yang pernah diarih kabupaten ini pada tiga tahun yang lalu.

Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrat Rofiqoh Is Mahmoed saat membacakan pemandangan umum anggota Fraksi Partai Demokrat terhadap Pengantar Nota Keuangan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Poso tahung anggaran 2016 lalu.

Keinginan itu menurut Fraksi Partai Demokrat, tentu harus ditopang oleh semua OPD agar dapat bekerja lebih maksimal, baik dalam pengelolaan administrasi keuangan maupun dalam mendongkrak sektor pendapatan asli daerah.

Menurut Rofiqoh, predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Kabupaten Poso dari BPK atas LHP APBD tahun 2016 lalu, seharusnya menjadi momentum Pemerintah Daerah untuk berbuat lebih profesional dalam melaksanakan tugas.

Salah satunya adalah menyelesaikan semua hal yang menjadi temuan BPK agar segera ditindak lanjuti.¬† “Agar visi dan misi pemerintah dalam meraih Kota Adipura dan Opini WTP dari BPK bisa terwujud,” tegasnya.

Rofiqoh dalam pandangan umumnya juga mempertanyakan, belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso tahun 2016, dari target sebesar Rp 105,7 miliar yang hanya terealisasi sebesar Rp 73,1 miliar atau sebesar 69,13 %.

“Ini juga perlu dijelaskan oleh Pemerintah Daerah, faktor apa yang menjadi penyebab PAD kita belum terealisasi sesuai target yang diharapkan,” sebut Rofiqoh

Srikandi Partai Demokrat ini juga menekankan, untuk memcapai target PAD yang diharapkan, perlu adanya pengawalan dan pengawasan yang dilakukan secara maksimal pada sistem kerja OPD yang berkaitan dengan PAD. Sehingga kompetensi, integritas kapabilitas serta kualitas OPD dalam menggenjot bisa dimaksimalkan dan mencapai target.

“Sehingga predikat opini WTP dari BPK bukan lagi menjadi harapan, namun harus didukung sepenuhnya oleh OPD terutama dalam melakukan perencanaan dan pencermatan secara matang, sehingga tidak menjadikan pembebanan pada APBD tahun berikutnya,” timpalnya. (Uly)

 

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY