Wabup Akui Ada Masalah di APBD 2016

0
86
T Samsuri

POSO RAYA – Sejumlah rekanan pemda belum menerima hak mereka dari hasil pekerjaan tahun 2016. Informasi yang diperoleh dari beberapa sumber menyebutkan, jumlah yang belum dibayarkan mencapai 50 miliar rupiah. Wakil Bupati T Samsuri yang ditemui Selasa (3/1) kemarin mengakui ada masalah dalam APBD 2016 lalu.
walaupun tidak secara langsung menyatakan adanya difisit dalam APBD tahun anggaran 2016, namun Samsuri menyatakan, bahwa dirinya bersama bupati Darmin Sigilipu, hanya menjalankan APBD tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh DPRD bersama pemerintah lama pada bulan November 2015 serta diperdakan pada bulan Januari tahun 2016. Pada waktu itu jabatan Bupati Poso disandang oleh Sin Songgo sebagai penjabat sementara.
“Dalam proses perjalanan itulah, akhirnya baru ketahuan kalau ada masalah pada penghujung tahun anggaran 2016 ini”ungkap Samsuri. Apa penyebab utama dari permasalahn tersebut, Samsuri mengatakan, kemungkinan besar disebabkan estimasi penetapan penerimaan yang terlalu tinggi, yang akhirnya berimplikasi pada belanja yang juga ikut tinggi.
“Penetapan penerimaan ini merupakan kerja penguasa lama dimana kami tidak mencapurinya”jelas Samsuri. Penyebab lain, hingga akhirnya membuat para rekanan kini berada dalam ketidakpastian adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak terealisasi sepenuhnya setelah pemerintah pusat melakukan kebijakan pemangkasan anggaran untuk menyelamatkan APBN 2016, akibatnya dropping dana dari pusat tidak sesuai dengan asumsi dalam APBD Poso tahun 2016.
“Tidak adanya droping ini kemungkinan disebabkan adanya laporan yang terlambat. Dimana berdasarkan informasi dari pusat laporan keuangan harusnya sudah masuk pada tanggal 15 Desember 2016 dan ditunggu hingga pukul 17;00 WIB. Inilah yang menjadi ketelodoran-ketelodoran sehingga saat pusat melakukan tutup buku kita tidak masukan laporan” terang Samsuri.
Terkait nasib para rekanan yang belum terbayarkan haknya, menurut Samsuri pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Dirjen Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri dan menegaskan, apapun yang terjadi tetap harus akan dibayarkan. “Ya nanti kita akan mencari solusi bagaimana upaya membayarkan semua itu” Pungkasnya.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY