1 Pejabat Tinggal Menunggu Keputusan Gubernur

0
134
Darmin A Sigilipu

POSO RAYA – Bupati Darmin A Sigilipu sudah memberikan sanksi berat berupa pencopotan 2 pejabat penting pemda yakni kepala BKDRB dan Kepala Bagian Hukum. Namun dalam keputusan Komite ASN terkait pelanggaran mutasi 4 kepala SKPD pada akhir Agustus 2015 silam disebutkan ada 3 pejabat yang mendapatkan sanksi. Meski menolak menyebutkan siapa satu orang lainnya, hampir bisa dipastikan bahwa itu adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Sin Songgo yang posisinya adalah kepala Baperjakat, institusi yang melakukan seleksi dan pengusulan calon pimpinan SKPD.
“Yang satunya itu nanti saja, memang arahnya ke Gubernur, tapi kita belum bisa menyatakan bahwa dia melakukan pelanggaran, kita tunggu saja, kita belum tahu apa sanksinya, ini azas praduga tak bersalah,”kata Darmin.
Para pejabat yang mendapat sanksi tegas dari KASN ini menurut Bupati adalah korban kebijakan dari pimpinan mereka sebelumnya. Padahal menurut penilaiannya, kepala BKDRB dan kepala bagian hukummemiliki kinerja yang sangat bagus. Namun Darmin mengatakan dirinya dengan terpaksa harus mengambil tindakan itu untuk menjalankan perintah KASN.
Ditambahkan Bupati, ada beberapa pilihan yang diberikan kepadanya selaku pembina kepegawaian daerah terkait putusan KASN itu, yakni sanksi pemecatan, penurunan pangkat dan pencopotan. Dia kata Darmin akhirnya memilih yang dirasa paling ringan, yakni mencopot kedua pejabatnya.
“Saya merinding ini, kedua pejabat itu punya kinerja bagus, tapi kital lihat enam bulan kedepan, mungkin kita bisa usulkan lagi,”katanya.
Kebijakan memutasi 4 pejabat pimpinan SKPD pada akhir masa jabatan Piet Inkiriwang, kini memang berbuntut panjang. Meski sejumlah pihak memperdebatkan dasar keputusan pemberian sanksi kepada pejabat yang oleh KASN dinilai melakukan kesalahan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pasal 71 ayat 1 UU itu disebutkan,  pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.
Polemik dasar hukum mengenai dasar pelaksanaan mutasi itu menjadi perdebatan seru di kabupaten Poso. Anggota KPU Provinsi Samsul Y Gafur mengatakan, terkait dgn ketentuan pasal 71 ayat (2) pada UU 8 tahun 2015 yang kemudian diubah lagi dengan UU 10 tahun 2016, bahwa ketentuan pasal 71 ayat (2) mengalami perubahan, yang mana pada UU no 8 tahun 2015 mengandung frasa pelarangan terhadap petahana saja, sedangkan pada UU no 10 tahun 2016 frasa pelarangannya baik pada petahana maupun yang bukan petahana.
Untuk kasus Poso menurut Samsul, saat itu berlaku ketentuan pasal 71 ayat (2) UU 8/2015 karena waktu itu belum ada revisi atas UU tersebut. Revisi baru dilakukan pada 1 juli 2016 lalu, sehingga UU no 10 tahun 2016 baru berlaku sejak saat itu.
Sebelumnya, tahun lalu jelang Pilkada serentak gelombang pertama, KemenPAN mengeluarkan surat edaran melarang adanya mutasi karena dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan politik di daerah. Hal lain adalah, pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di daerah seharusnya melalui proses seleksi terbuka sebelum dilantik. Namun dalam kasus pelantikan 4 pejabat kepala SKPD pada akhir 2015 lalu, ke empat pejabat yang kini memimpin di BPMPD, Nakertrans, Kasat Pol PP dan dinas Kehutanan dilantik tanpa melalui seleksi terbuka.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY