Terkait Penggunaan Dana Desa 2016

0
123
Rama P Tandawuya

POSO RAYA – Kepala Inspektorat Rama Tandwuya, menegaskan kepada para kepala desa agar jangan coba-coba selewengkan anggaran Dana Desa. Siapapun pelakunya, kata dia akan dituntut pertanggungjawabannya secara hukum.
Rama juga mengingatkan kepada seluruh kepala desa, agar  bertindak arif untuk penggunaan Dana Desa (DD) dan  Alokasi Dana  Desa (ADD). “Kami dari inspektorat  sangat  serius melakukan  pengawasan penggunaan dana  miliaran rupiah ini. Dengan  turunya ADD dan DD di setiap  desa   maka diyakini  bahwa  pembangunan dimulai  dari  desa  seperti  di amanatkan  Bupati Poso  Darmin A. Sigilipu, segera terwujud apabila  semua  kepala  desa  dan perangkatnya  dapat  menggunakan  bantuan tersebut secara  baik dan terencana,” Terang Rama  Tandawuya  kepada Poso Raya di ruang kerjanya. Senin (24/10).
Pihak Inspektorat menjelaskan, bahwa sebelumnya  telah  terjerat  hukum salah  seorang kepala  desa  dari  Poso Pesisir Utara. Sekarang bersangkutan telah di tahan kejaksaan. Yang terancam menyusul adalah Kades dari salah satu desa di  kecamatan Pamona Tenggara. Kata  Rama Tandawuya, oknum dimaksud  sebelumntya  telah diberi  sanksi administrasi  oleh  Bupati Poso dengan  memberhentikanya  sebagai  Pejabat  kepala  desa. Bersangkutan  ditenggarai telah   menggunakan dana  desa  untuk  kepentingan pribadi  sejumlah Empat Puluh Juta  Rupiah. “ Orang ini bisa saja  menjadi tersangka baru. Soal  penanganan  hukumnya  kami  serahkan kepada  kejaksaan negeri  Poso,” Ujar Rama Lagi
Sebagai upaya melibatkan  Desa  dalam mencegah tindak pidana Korupsi, Pihak  Inspektorat  mencoba  membentuk komunitas   Pohintuwu sebagai lembaga penggiat  pecegahan dan pemberantasan  tindak  pidana korupsi.” Anggota  pohintuwu sekarang telah tebentuk di 60  Desa, dan  beranggotakan dari  kepala  desa itu sendiri  bersama  perangkat  di bawahnya. Selain itu  kami  sedang mengsosialisasikan agar  semua  lembaga  desa seperti BPD, LPM,  tokoh pemuda, Tokoh perempuan harus terlibat   bersama-sama ketika membuat perencanaan anggaran. Kemudian secara bersama-sama pula  melakukan  pengawasan agar  semua  dapat bertanggungjawab dengan  program  di desa masing-masing. Pertanggungjawaban  dana Lima  miliar lebih anggaran Tahun 2015, semua  desa  telah mempertanggungjawabkan termasuk  mengembalikan kelalaian  penggunaan. Yang terproses hukum itu adalah  mereka yang tdak sanggup mempertanggungjawabkan  secara keseluruhan dari  kerugian negara, disebabkan  kebijakanya.” Tukas mantan Camat  dari  Pamona  utara ini, (Kecamatan Puselemba) sekarang. Nan

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY