Tampo Lore Dapat Restu

0
184
Bupati Darmin A Sigilipu disambut secara adat saat menghadiri kongres masyarakat adat ke empat masyarakat Tampolore di desa Wuasa, kecamatan Lore Utara Sabtu (22/10) (Foto: Rusli Suwandi)

POSO RAYA – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab Poso akhirnya merestui Tampo Lore sebagai wilayah persiapan pemekaran untuk  Kabupaten Konservasi  yang menjadi wilayah pemekaran dari Kabupaten Poso sebagai kabupaten induk. Wilayah Tampo Lore yang selama ini dikenal sebagai daerah Konservasi yang meliputi 6 bagian wilayah kecamatan masing-masing Lore Utara, Lore Tengah, Lore Peore, Lore Barat , Lore Timur dan kecamatan Lore Barat mendapatkan restu sebagai wilayah persiapan Konservasi oleh Bupati Poso Darmin Sigilipu.
Pernyataan dukungan menjadi daerah otonomi baru (DOB) untuk Kabupaten Tampo Lore tersebut disampaikan langsung Bupati Poso Darmin Sigilipu saat menghadiri Musyawarah Masyarakat Adat Tampo Lore yang ke IV di Desa Wuasa, Kecamatan  Lore Utara  Sabtu (22/10/2016).
“Pemda memberi support atas aspirasi masyarakat Tampo Lore yang ingin membentuk daerah otonomi baru. Kita akan mendorong agar ini bisa segera direaliasikan. Kita berharap Tampo Lore bisa menjadi anak keempat yang lahir dari Kabupaten Poso setelah Banggai, Morowali dan Tojo Unauna,” jelas Darmin Sigilipu.
Dihadapan para tokoh adat dan ratusan warga setempat, Bupati Darmin yang saat itu juga dinobatkan sebagai warga kehormatan Adat Lore menyakinkan harapan para warga agar tetap berusaha memperjuangkan diri dan mempersiapkan diri dari sekarang untuk menjadi wilayah pemekaran. Menurut Bupati, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membentuk satu daerah otonomi baru diantaranya tersedianya infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.
“Pemerintah dan masyarakat harus bahu membahu sejak saat ini untuk mempersiapkan segala seuatu yang menjadi faktor penilaian terbentuknya daerah otonomi baru. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi adanya aspirasi masyarakat untuk menjadikan wilayah Tampo Lore sebagai kabupaten persiapan Konservasi,’’ jelas Darmin.A,Sigilipu.
Sementara Ketua Komite Pemekaran Kabupaten Tampo Lore , Harri.S.Kabi yang dikonfirmasi disela-sela pelaksanan Musyawarah Masyarakat Adat Tampo Lore yang ke IV menyatakan bahwa aspirasi masyarakat Tampo Lore untuk membentuk kabupaten Konservasi sudah ada sejak Kongres I digelar tahun 2007 lalu. “Sejak saat itu kami terus berjuang untuk menjadi wilayah otonomi sendiri,” paparnya.
Menurutnya dari hasil perjuangan itu, telah lahir Peraturan Daerah (Perda) Konservasi pada tahun 2012. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat persetujuan dari Bupati dan DPRD Poso yang menyetujui wilayah Tampo Lore sebagai daerah Kabupaten Konservasi.
“Selain itu juga telah dilakukan kajian akademik oleh Universitas Tadulako yang hasilnya menyatakan bahwa wilayah Tampo Lore layak menjadi daerah otonomi baru,” ungkap Harry Kabi yang juga mantan anggota DPRD Poso itu.
Saat ini kata Harry tahapan perjuangan sudah sampai pada tingkat gubernur dan DPRD Sulteng untuk selanjutnya meneruskan ke pemerintah pusat. “Tahapan ini sudah jalan. Setelah memperoleh restu dari Bupati dan DPRD Poso, serta adanya kajian tehnis dari Untad, maka kita tinggal menunggu keputusan Gubernur dan paripurna DPRD Sulteng yang selanjutnya dibawa ke pemerintah pusat untuk menjadikan Tampo Lore sebagai kabupaten persiapan konservasi,” jelas tokoh adat Lore itu.
Lagipula tambahnya, selain lahirnya Perda Konservasi tahun 2007 lalu, rencana pemekaran Tampo Lore juga telah tertuang dalam RPJMD Bupati Poso. “Ini membuktikan respon pemerintah daerah sangat besar dengan aspirasi masyarakat Lore apalagi Kongres ini dihadiri langsung oleh Bupati Poso,” imbuhnya.
Disinggung soal persyaratan jumlah penduduk dan kesiapan infrastruktur wilayah menurut Harry itu hanya merupakan salah satu faktor saja dalam proses pemekaran. “Namun yang terpenting adalah bagaimana kapasitas dan kemampuan daerah itu untuk bisa menjadi daerah otonomi baru,” tegasnya mengakhiri. ULY

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY