Kejari Minta Keterangan Kepala BPBD

0
153
Masdian Mentiri

POSO RAYA – Kejaksaan Negeri Poso akhirnya meminta keterangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Poso, Masdian Mentiri, Senin (17/10) kemarin. Pemanggilan itu terkait proyek normalisasi 3 sungai di kabupaten Poso tahun anggaran 2015 senilai 1,8 miliar yang tidak melalui proses tender.
Usai pemeriksaan, Masdian membantah bahwa kedatangannya ke kantor Kejaksaan untuk diperiksa. Mantan kepala dinas PU ini mengatakan dirinya bersama staf sudah menyerahkan semua dokumen yang diminta Jaksa yang menerima adanya pengaduan masyarakat terkait mekanisme penentuan pelaksanaan pekerjaan 3 proyek di sungai Kameasi, sungai Tiwaa dan sungai Meko ini.
“Ini Dana Siap Pakai yang penggunaannya sudah diatur dalam Keppres dan aturan lain, karena statusnya pada saat itu kita membutuhkan tindakan cepat sehingga ini memang tidak bisa menunggu proses tender,”jelas Masdian. Ditambahkannya selain untuk menghindari kerusakan lebih besar dan mencegah jatuhnya korban, usulan mereka juga ditambah dengan memasukkan prediksi cuaca dari BMKG yang menunjukkan prediksi curah hujan di kabupaten Poso tahun 2015 lalu. Setiap paket proyek yang anggarannya diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam itu bernilai 600 juta rupiah. Menjawab mengenai mekanisme bagaimana dia menentukan perusahaan yang berhak mengerjakan proyek itu, Masdian menyebutkan beberapa kriteria, salah satunya adalah adanya jaminan ketersediaan alat berat.
Sementara itu pihak Kejaksaan melalui Kasi Intel, Muslim SH mengatakan, pihaknya baru sekedar meminta keterangan dari kepala BPBD, Masdian Mentiri dan beberapa stafnya serta meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan.
Muslim mengatakan pihaknya baru pada tahap mengumpulkan bahan keterangan untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait proyek ini. Tahun lalu sejumlah wilayah di kabupaten Poso mengalami bencana banjir dan tanah longsor akibat tingginya curah hujan.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY