Ruddi : Keterlambatan LRA Bukan Kesengajaan

0
105
Ruddi R Rompas

POSO RAYA – Partai Demokrat kabupaten Poso mengkritik belum dimasukkannya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD 2016 dan laporan Prognosis sebagai syarat untuk membahas APBD-P 2016 yang kini tengah bergulir di DPRD. Atas hal itu kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Ruddi R Rompas mengatakan, tidak ada unsur kesengajaan dalam hal itu, pihaknya tengah disibukkan agenda lain yang juga tidak kalah penting, yakni pembahasan RPJMD dan perda kelembagaan.
Ruddi juga menolak disebut keterlambatan itu menunjukkan lambannya kinerja pemda.
Mengenai kritik Fraksi Demokrat di DPRD yang mempertanyakan tidak adanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD 2016 dan laporan prognosis sebagai syarat untuk membahas APBD-P 2016, Ruddi mengatakan pihaknya akan secepatnya memasukkan ke DPRD.
Sebelumnya, partai Demokrat di DPRD mempertanyakan tidak adanya LRA sebagai rujukan untuk membahas APBD-P 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016, disebutkan bahwa persetujuan antara pemerintah dengan DPRD tentang perubahan APBD 2016 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2016. Hal inilah yang membuat fraksi partai Demokrat di DPRD mempertanyakannya kepada Bupati mengapa keterlambatan ini terjadi.
Menurut Iskandar, DPRD belum menerima laporan realisasi anggaran (LRA) semester pertama APBD 2016 dan laporan prognosis 6 bulan berikutnya. Padahal kedua dokumen ini sudah harus disampaikan ke DPRD pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan sebagaimana diamanatkan dalam PP no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan daerah.
Yang lebih aneh lagi, kedua dokumen ini harus ada dulu baru kemudian pembahasan APBD-P dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Permendagri no 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016.
“Kami ingin tegaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Semesteran dan perubahan APBD adalah dua prasyarat yang harus dipenuhi sebelum pembahasan dilanjutkan, kalau ini tidak diindahkan maka sama saja pemerintah tidak memenuhi aturan,”kata Iskandar lagi. Dia mengatakan, pandangan partainya ini sama sekali tidak bermaksud menghambat pembahasan APBD-P 2016, pembahasan lanjut Iskandar tetap bisa dilakukan tetapi harus sesuai dengan ketentuan.(SAM)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY