Diminta Proaktif, Ketua BK DPRD Justru Diam

0
105
Rizal C Marimbo

POSO RAYA—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Poso sebaiknya tidak coba-coba bermain dengan anggaran baik APBD maupun APBN. Selain akan menyakiti hati masyarakat, mereka juga terancam “diangkut” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila terindikasi ada tindakan korupsi atau penyalahgunaan jabatan.
“Kami ingatkan anggota dewan jangan main-main dengan anggaran. Anggaran itu uangnya rakyat. Mereka yang bayar pajak,” ujar tokoh muda Poso Rizal Calvarry Marimbo dalam keterangannya soal tudingan adanya anggota DPRD Poso yang dituding menjadi makelar proyek.
Marimbo mengingatkan, para anggota DPRD sebaiknya berkonsentrasi pada fungsi pengawasan, budjeting, yang menjadi tugas pokoknya. Rizal meminta anggota dewan tidak usah cawe-cawe bermain-main anggaran sana-sini.
“Rakyat Poso bisa marah, sebab APBD itu secara konstitusi merupakan milik masyarakat bukan milik oknum-oknum tertentu,”ujar Marimbo.
Marimbo mengingatkan agar pejabat daerah tidak menganggap orang Poso masih bodoh-bodoh sehingga gampang ditipu. Masyarakat saat ini terus memantau siapa-siapa anggota dewan yang rakus dan terus menggarong duit rakyat.  “Jangan anggap bodoh orang Poso dari Kota sampai kampong sudah pintar semua,” ujar dia.
Marimbo mengingatkan, kalau dewan terus bermain anggaran, KPK akan “mengangkut” mereka semua yang mengambil duit rakyat dari berbagai proyek. “Kita akan minta KPK angkut mereka semua ke Jakarta, kalau main-main,” ujar Marimbo.  Marimbo mengatakan, bukan rahasia umum lagi, aksi bagi-bagi proyek dilakukan oleh oknum-oknum di dewan. Aksi bagi-bagi proyek ini membuat eksekutif dan para kepala dinas kerap tersandra dan menjadi korban.Akibatnya, eksekutif tidak dapat bekerja dengan tenang. “Kalau ini berlangsung terus kita minta KPK masuk. Ini peringatan. Jangan main-main,” pungkas dia.Sebelumnya direktur LBH Poso, Muh Taufik D Umar menegaskan kalau anggota DPRD tidak etis mengatur proyek karena bukan bagian dari tugasnya.
“Jika ada indikasi menjadi broker maka pihak pihak yg merasa dirugikan bisa melapor ke badan kehormatan dawan, melapornya harus disertai alat bukti yang cukup, contoh kasus mantan ketua DPR RI Setya Novanto yang akhirnya lengser karena mencatut nama Presiden Jokowi dengan meminta saham kala bertemu direktur Freeport. Taufik juga berharap Badan Kehormatan DPRD Poso bisa proaktif dalam melihat persoalan ini dengan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya.
Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD Poso, Herlina Lawodi dituding oleh seorang pengusaha menjadi makelar proyek.
Tudingan ini disampaikannya terkait janji Herlina kepada dirinya yang akan memberikan proyek infrastruktur, yakni program pengembangan infratruktur dan sosial ekonomi wilayah tahun 2016 dengan pagu anggaran senilai 1,4 miliar berupa pembangunan jalan provinsi sepanjang 1 kilometer terletak di desa Salukaia, Pamona Barat. Namun hingga berita ini diturunkan, ketua BK DPRD Poso, Mariones Biralino enggan berkomentar.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY