Saling Tuding Anggota DPRD dan Pengusaha

0
114
Herlina Lawodi

POSO RAYA – Dalam UU n0 17 tahun 2014 tentang susduk anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 371 menyebutkan tentang 3 hak anggota DPRD, yakni melakukan interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Tidak disebutkan bahwa anggota DPRD berhak mengatur proyek. Hal itu disampaikan oleh direktur LBH Poso, Muh Taufik D Umar terkait polemik seorang anggota DPRD yang dituding sebagai’makelar proyek’ oleh seorang pengusaha. Bila tudingan ini benar, LBH meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Poso segera mengambil sikap dengan meminta keterangan terhadap pihak yang dituding.
Sebelumnya seorang pengusaha Pina Limpo menuding anggota DPRD dari fraksi partai Golkar, Herlina Lawodi menjadi makelar proyek. Meski keduanya mengaku sudah berdamai, namun Taufik menilai, polemik ini membuka sedikit informasi bagaimana intervensi politik masuk sampai ke persoalan teknis pembagian proyek yang seharusnya menjadi domain eksekutif.
Pina Limpo, yang biasa disapai Ci Pina menyebutkan bahwa ada anggota DPRD yang menjanjikan proyek kepada pengusaha dengan kesepakatan ada pembayaran fee. Tudingan ini disampaikannya terkait janji Herlina kepada dirinya yang akan memberikan proyek infrastruktur, yakni program pengembangan infratruktur dan sosial ekonomi wilayah tahun 2016 dengan pagu anggaran senilai 1,4 miliar berupa pembangunan jalan provinsi sepanjang 1 kilometer terletak di desa Salukaia, Pamona Barat. Ci Pina mengatakan untuk mengurus proyek yang dijanjikan itu, dirinya sudah mengeluarkan uang hingga 100 juta rupiah. Untuk meyakinkan dirinya, Herlina sebut Ci Pina menyebut nama profesor yang merupakan salah satu tokoh partai politik pemenang pileg di sulteng tahun 2014 lalu.
Bukan hanya habis sampai 100 juta, Ci Pina menyebutkan dirinya sebanyak 6 kali diajak oleh Herlina untuk melobi proyek itu ke kantor PU provinsi. Dalam proses itulah menurut Ci Pina, nama profesor disebut-sebut sebagai pemilik proyek itu. Nantinya pemilik proyek akan diberikan beberapa persen bila proyek sudah dikerjakan. Proses itu menurut Ci Pina turut disaksikan oleh rekannya bernama Olga dan Lian.
Atas tudingan ini, Herlina membantahnya dengan keras. Dia kemudian mengatakan akan melaporkan Ci Pina ke pihak kepolisian karena sudah melakukan pencemaran nama baik dirinya dan institusi. Politisi Golkar dari dapil Pamona bersaudata ini membantah dengan tegas kalau dirinya menjanjikan proyek kepada pengusaha.
Taufik D Umar mengatakan, jika ada pengusaha atau masyarakat yang merasa ditipu oleh anggota DPRD maka sebaiknya melaporkan persoalan itu ke Badan Kehormatan DPRD, sebab ini juga menyangkut kode etik, dimana anggota DPRD tidak memiliki kewenangan dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan proyek yang merupakan kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam keputusan presiden.
“Jika mengikuti proses ini dimedia, maka seharusnya BK menjemput bola, memeriksa yang bersangkutan, benar atau tidak dia melakukan seperti yang dituduhkan, sebab ini menyangkut kehormatan DPRD,”tegas Taufik. Jika benar seperti yang dituduhkan, Taufik menyebutkan hal itu sebagai penyalahgunaan jabatan.
Senada dengan Direktur LBH, Rizal C Marimbo, tokoh muda Poso yang juga pengurus pusat HIPMI mengatakan, anggota DPRD yang turut mengatur proyek tidaklah sesuai dengan sumpah jabatannya.
“Sama seperti di pusat tidak boleh. Tugas DPRD itu pengawasan, budjeting, bukan jadi makelar. Kalau ada macam itu disidang di dewan etik,”katanya.(RD/IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY