Napiter Perlu Diberdayakan di Tengah Masyarakat

0
46
Foto: Direktur LPMS Poso sampaikan materi kegiatan

LPMS Poso Gelar Pelatihan Cegah Isu Kekerasan

POSO RAYA – Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS) Kabupaten Poso bekerja sama dengan Global Center On Cooperative Security menggelar pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam mendukung upaya rehabilitasi dan integritas sosial dalam menangkal isu kekerasan.

Giat berlangsung selama dua hari, pada Jumat 25 Agustus hingga Sabtu 26 Agustus 2017 itu hadir sebagai pemateri Direktur LPMS Budiman Maliki, Kabid Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Poso Fuad Amhar dan Adriany Badrah dari Direktur Celebes Institute Sulawesi Tengah.

Pelatihan ini dihadiri sekitar dua puluhan peserta dari Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pusat Studi Timur Tengah, LSM, Muhamadiyah, para pendeta, Komda Alkhairat, Muhamadiyah, Kabid Kesra Setdakab Poso, wartawan dan masyarakat tamu undangan.

Budiman Maliki menyampaikan, isu terkait radikalisme yang begitu marak terjadi di wilayah NKRI ini sangat meresahkan semua pihak. Terkait isu radikalisme dan terorisme telah banyak dilakukan berbagai upaya pencegahan.

Namun berbagai upaya tersebut, tidak hanya peningkatan kapasitas bagi para pelaku-pelaku kekerasan, namun dibutuhkan peran masyarakat setiap individu.

“Kami dari LPMS Poso ingin melakukan penguatan kapasitas dan ingin mensuport pengetahuan tentang bagaimana untuk menangani kasus radikalisme dan terorisme, agar tidak kembali melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim,” ungkap Budiman Maliki.

Salah satu tujuan kegiatan tersebut menurutnya, ingin memberikan kesadaran dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat dan stake holder, untuk mndorong satu kerjasama menangkal isu radikal di tengah masyarakat dan bagaimana memposisikan para napiter ini benar benar dapat diberdayakan dan diterima di tengah masyarakat.

“Karena sejauh ini isu radikalisme masih menjadi isu nasional bahkan internasional. Sebagai daerah eks konflik Poso tentu sangat bersentuhan dengan isu ini. Oloehnya perlu adanya kegiatan seperti ini untuk memberikan pemguatan kapasitas bagi masyarakat sipil,” jelasnya.

Menurut Budiman Maliki, dalam konteks Poso jika diamati memang kedua pendekatan tersebut saat ini sedang berjalan, misalnya oleh pemerintah baik pusat maupun melalui kebijakan operasi Tinombala guna menuntaskan kelompok radikal di Poso.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Poso Fuat Amhar menyampaikan, jika kegiatan ini sangat penting dan membutuhkan berbagai pihak dalam menangani berbagai konflik terutama radikalisme dan terorisme.

Kata Fuad, khususnya bagi pihak Dinsos melakukan penanganan kepada eks napi terorisme ada beberapa pendekatan vokasional dan pembinaan yang telah di laksanakan, seperti pemberian bantuan usaha dengan harapan dapat menekan pertumbuhan bibit-bibit penerus terorisme.

Fuad menambahkan, di kelompok masyarakat sipil peran serius yang telah dan sedang dijalankan saat ini lebih pada pendekatan upaya pencegahan, salah satunya oleh kelompok kerja reintegrasi sosial merupakan LSM local dan komunitas di tahun 2016.

Sementara itu Adriany Badrah dalam materinya menjelaskan, kegiatan ini untuk lebih memantapkan peran masyarakat sipil sebagai bagian dalam komunitas negara yang memiliki kecerdasan, analisa kritis yang tajam serta mampu berinteraksi dilingkungannya secara demokratis dengan fenomena kehidupan berbangsa.

Kata Adriany Badrah, pada satu sisi pendekatan tidak langsung dengan melaksanakan dan memberdayakan masyarakat sipil dalam mendukung upaya rehabilitasi dan integritas sosial bagi pelaku kekerasan ekstrim paskah konflik Poso, diharapkan dapat mengikis akar radikalisme serta memperkuat upaya pencegahan dini masyarakat seperti melalui pendidikan, pendamping serta upaya-upaya pemberdayaan ekonomi. (ULY)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY