Pengelolaan Dana Desa Harus Zero Curuption

0
48
Foto: Giat sosialisasi TP4D yang dihadiri para camat dan kepala desa se Kabupaten Poso di aula Bapelitbangda Kamis (24/8) kemarin. (Foto: Dok.Hms)

POSO RAYA – Kucuran alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) di setiap desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah, harus dikelola secara bijak dan transparan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Karena itu implementasi pengelolaan dana desa mesti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Hal itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa, agar dapat terwujud Kabupaten Poso sebagai wilayah zero curuption.

Demikian antara lain disampaikan Bupati Poso Darmin Sigilipu memlaui Aisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra M.Ari Pamungkas SH, MH dalam giat sosialisasi tim pengawal dan pengamanan pembangunan dan pemerintahan daerah (TP4D) di Aula Bapelitbangda Poso Kamis (24/8) kemarin.

Kegiatan yang diprakarsai oleh Kejaksaan Negeri Poso beserta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut diikuti langsung para Camat, Kepala Desa serta Kejeari Poso Sukarman SH, MH, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Inspektur Inspektorat Abram Sigilipu.

Dalam sambutan Bupati Poso dibacakan langsung Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setdakab Poso M. Ari Pamungkas, SH, MH menyampaikan sesuai instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta instruksi Prediden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga dibentuklah TP4D yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal dan mengamankan serta mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif.

Ari Pamungkas juga memberikan penerangan Hukum di lingkungan instansi Pemerintah, BUMN/BUMD yang berkaitan dengan materi tetang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.

“Sosialisasi ini dikhususkan kepada para camat dan kepala desa beserta perangkatnya agar mampu memahami dengan benar tentang pengelolaan dana desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta dapat memahami tugas dan fungsi TP4D sebagai tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Diharapkan agar proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih optimal dan berhasil serta berdaya guna sehingga dana desa yang dikelola dapat memajukan desa dan mensejahterakan masyarakatnya.

Senada dengan itu, Kejari Poso Sutarman SH,MH meminta para Kades agar berhati hati dalam pengelolaan dana desa. Karena TP4D akan selalu konsisten dalam mengawal seluruh penggunaan anggaran yang dialokasikan bagi semua desa yang ada di Kabupaten Poso.

Menurutnya sosialisasi TP4D ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawasi anggaran agar tercapai zero coruption. Dia berharap agar sosialsiasi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan para kepala desa dalam mengelola anggaran dengan lebih transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya harap ini menjadi informasi positif bagi para pengelola anggaran terutama para kepala desa dalam mengelola ADD dan DD yang ada,” tutur pria kelhairan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah yang baru menjabat selama tiga minggu di Poso itu.

Sementara para Kepala desa yang hadir yang mengikuti sosialisasi TP4D merasa bangga bisa mendapakan pengetahuan baru sebagai dinamisator pembangunan di Wilayah Pedesaan. (SAM/ULY)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY