Bupati Morowali Lantik Tiga Mantan Napi

0
47
Foto: Situasi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon II Kabupaten Morowali oleh Bupati Anwar Hafid (Foto: Bambang)

MOROWALI, POSO RAYA – Bupati Morowali, H Anwar Hafid menggelar pelantikan pejabat struktural eselon II, III, dan IV lingkup Pemkab Morowali untuk yang terakhir kalinya dalam masa jabatannya, Jum’at (11/8/2017).

Sejumlah pejabat mengalami pergeseran, namun ada pula yang diparkir alias non job. Harsono Lamusa yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan, kini menduduki Asisten II menggantikan Nurullah Garusu yang di nonjob, sementara Sitti Samria Sia menjabat Asisten III menggantikan Abdul Wahid Hasan yang bergeser menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.

Abdurrahman Topo yang sebelumnya menjabat Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertukar posisi dengan Umar Abdul Rasyid sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan Andi Irman menjabat Kepala dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggantikan Haristan yang juga di nonjob.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Zainudin harus menelan pil pahit untuk di nonjob, digantikan H A Badudin sebagai Pelaksana tugas (Plt).
Tiga pejabat lainnya yang menuai kontroversi karena pernah menjalani hukuman pidana tipikor juga tetap nekad dilantik oleh Anwar Hafid. Pejabat tersebut masing-masing Jaynudin Ma’ruf (Kadis Sosial), Moh Adzan Djirimu (Kadis Satpol PP), dan Nasfsahu Salili (Kadis Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Morowali, Jafar Hamid yang dikonfirmasi via Whats App mengenai hal tersebut menjelaskan bahwa memang dalam hal pelantikan 3 orang pejabat mantan napi pasti akan banyak menimbulkan pro dan kontra karena aturan ASN mengamanatkan agar mereka-mereka yang dinyatakan pernah tersangkut dengan masalah hukum itu sejauh mungkin tidak lagi diberikan jabatan.

“Terkait aturan tsb terus kami mencoba meminta pendapat hukum dari kalangan akademisi ke Fak. Hukum Untad Palu, dan akhirx dikirim dua orang Pakar Hukum untuk melakukan telaah atas permasalahan dimaksud, kemudian kami melakukan Rapat. Dari rapat tsb mereka merekomendasikan bahwa bagi 3 org pejabat tsb masih terbuka ruang untuk dapat dilantik dalam jabatan sebagai Kadis/kaban dalam jajaran Pemkab Morowali dgan alasan dan pertimbangan bahwa putusan atas tindak pidana yg mereka lakukan telah memperoleh kkekuatan hukum (Inkrah) dan sdah dijalani sebelum berlakux UU Asn dan oleh karena itu UU ASN tdak bisa diberlakukan terhadap mereka, jga UU ASN yg berlaku skarang dalam ketentuanx tdak bisa berlaku surut. Atas dasar rekomendasi/pendapat hukum tsb maka kami berkesimpulan bahwa Uu Asn yg ada tdak bisa diberlakukan terhadap 3 org pejabat mantan napi, dgan demikian mereka memungkinkan untuk dilantik dalam jabatan tertentu (Kdis atau Kaban)” urainya.

Penjelasan tersebut tentu saja sangat bertolak belakang dengan uraian dari Kepala Kantor Regional Makassar Badan Kepegawaian Negara, Sayadi dan salah seorang Kepala Seksi di Badan Kepegawaian Negara Pusat, Wahyu Hidayat yang pernah dikonfirmasi beberapa bulan lalu. Keduanya menegaskan bahwa pejabat eks napi tipikor tak boleh lagi diberikan jabatan.

Terpisah, mantan anggota DPRD Morowali, Alwi Tandjing mengatakan bahwa pelantikan pejabat yang dilakukan Anwar Hafid masih mengedepankan perasaan, bukan lagi profesionalitas, karena sebelumnya telah ada serat edaran menteri di era Gamawan Fauzi bahwa Gubernur, Walikota dan Bupati tidak dibenarkan melantik pejabat yang pernah menjalani hukuman. (BMG)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY