Perombakan OPD di Morut, Siapa Bakal Tereliminasi dari Kadis

0
103
Foto: Pelantikan OPD Eselon III dan IV di Desa Tomata Kecamatan Moro Atas oleh Bupati Morut Aptripel Tumimomor beberapa waktu lalu (Foto: Jhon Inkiriwang)

MORUT, POSO RAYA – Isu bola panas perombakan kabinet Pemkab Morowali Utara terus bergulir. Jadwal perombakan kabinet jilid 2  di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijadwalkan akan bergerak dibulan Agustus 2017. Rencana perombakan saat ini kian ramai diperbincangkan.

Setelah Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor resmi melantik enam pejabat esolon III dan IV di desa Tomata Kecamatan Mori Atas senin (24/07/2017) lalu, selanjutnya bupati menghimbau kepada para pejabat  struktural setempat untuk tidak perlu mencemaskan isu perombakan jabatan tinggi OPD setempat.

“Tidak ada yang perlu dicemaskan. Teruslah bekerja sesuai Tupoksi yang anda emban secara profesional,” tegas Bupati Aptripel saat itu.

Oleh karena itu sebut Bupati, bagi para pejabat yang baru dilantik untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. “Bagi pejabat yang baru dilantik maupun yang sudah dilantik tak usah galau dan gelisah, tanya sana tanya sini, kerja saja sebaik-baiknya dan berikan yang terbaik untuk daerah ini,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, apa respon sejumlah Pejabat? Poso Raya meminta respon para pejabat Eselon Dua, kelihatannya beberapa Kepala OPD menanggapi dingin. Ketika disinggung soal Perombakan Kabinet salah satunya menyebutkan, tidak perlu kasak-kusuk dalam penyegaran disetiap OPD, adalah hal yang biasa.

“Apalagi ini kan hak prerogatif Bupati. Yang penting kami bekerja sesuai tupoksi, dan selama pimpinan Dinas, tidak pernah tersandung kasus Hukum. Olehnya, jika kami juga tidak dipakai lagi ya, tidak masalah. Karena jabatan ini hanya sebuah amanah bukan sebuah warisan yang dipercayakan kepada kami,” ujar salah seorang Kepala OPD yang minta namanya tidak dipublikasikan.

Sementara di tempat terpisah, salah satu Kepala OPD yang berbeda ditemui di ruangannya, seperti sedang fustrasi. Gestur tubuhnya hanya diam, begitu juga terlihat di wajahnya, mengeluarkan keringat. Padahal, dalam ruangan itu berhembus AC yang dingin. Hingga kami pamitan keluar tidak ada jawaban satu kata pun dari sang kadis yang lagi ‘Stres’.

Lain hal lagi dengan Waris Kandori,SE Ketua Kawasan Kewaspadaan Diantara Masyarakat (FKDM) Morut. Dikediamannya, kepada wartawan mengatakan, sangat mendukung adanya perombakan kabinet jilid 2 dilingkungan OPD Kabupaten Morut. Baginya, ini adalah hak Prerogatif  Bupati.

“Dari awal saya katakan janganlah dipermasalahkan jika ada Kepala OPD yang belum beruntung diangkat kembali menjabat. Ya harus menerima di parkir. Sebab mutasi ini, berdasarkan penilaian dari pimpinan atas pertimbangan-pertimbangan kemampuan, integritas, loyalitas dan kemauan kerja,” katanya.

Namun kepada Bupati Waris meminta jika penempatan para calon Kepala OPD harus sesuai dengan disiplan ilmu, agar nantinya tidak tumpang-tindih dalam menjalankan tugas. “Jujur saja selama ini yang kami lihat ada beberapa kepala OPD yang di nakodai, tidak sesuai dengan disiplin ilmunya,” ucap Waris Kandori.

Disisi lain, Dg. Rizal, SH Aktivis Lembaga Anti Korupsi (LAK) Sulteng warga Kolaka-Tomata saat ditemui Sabtu (29/07/2017) mengatakan, sangat menghargai akan hak Bupati. Namun baginya Perombakan para Pejabat Eselon Dua, Pemkab Morut, harus lebih selektif melihat latar belakang para calon Kepala OPD.

“Terutama menyangkut disiplin ilmu, seperti halnya Dinas Kesehatan. Sesuai Permenkes No. 971 tahun 2009 disebutkan, Kepala Dinas dan Sekretaris, berlatar belakang Pendidikan Sarjana Kesehatan dengan Pendidikan Sarjana S2 di Bidang Kesehatan Masyarakat,” sebutnya. (Jhn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY