DPRD   Harus  Telusuri  Bagaimana  Hutang  Daerah   Bisa  Ada

0
64
Darma Penyami

POSO RAYA- Hutang  yang  di pikul  oleh  Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Poso  kepada  pihak  ke tiga, sudah terlanjur dan  harus di pertanggungjawabkan pembayaranya.

Menurut Darma Penyami, jika hal ini sudah terjadi apapun konsekwensinya pemerintah harus menyelesaikan hutang kepada pihak ketiga tersebut.

Kata Darma, untuk menyelesaikan  beban ini,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Poso sebagai wakil rakyat harus mengambil langkah untuk penyehatan keuangan daerah. Solusinya adalah DPRD musti menggunakan fungsi  Budgetingnya agar ada solusi untuk penyelesaian hutang dari pengadaan pekerjaan  tahun 2016 itu.

Berbagai terobosan bisa dilakukan sebut Darma Penyami,  adalah dengan mengambil ruang dari beberapa bidang sumber anggaran yang ada.

“Salah satu solusi  bisa di tempuh yakni  peluang pada  anggaran perubahan berikutnya. Saya  yakin  mereka  tahu  bagaimana mengambil  jalan  keluar  dari  dilema  keuangan ini,”ucap mantan  anggota  DPRD Poso periode 2009 -2014 ini.

Selain pemberian solusi,  Dirinya beranggapan DPRD  harus mengambil   fungsi  controlnya.

“DPRD  Kabupaten Poso  harus menggunakan fungsi kontrolnya  terkait  asal mula  terjadinya  hutang ke pihak ketiga ini.  Siapa  yang menciptakan  sehingga bisa  ada  hutang seperti ini. Kalau  semua   pihak bekerja  berdasarkan alokasi  anggaran  yang ada,  tidak  mungkin  ada loss anggaran  di APBD kita,” ujarnya.

Mantan anggota  dewan dapil Pamona  ini, menganggap ada yang bermain, sehingga  memunculkan hutang  berupa  anggaran proyek  yang di kerjakan kontraktor, yang kemudian  justru tidak dapat  terbayarkan.

“Kalau  kita  menelusuri  proses  munculnya  anggaran  bermasalah ini  tentu yang paling  bertanggungjawab  adalah  TAPD  (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Siapa  itu TAPD?  Yang  berkompeten di TAPD itu adalah   Sekretaris  Daerah Kabupaten (Sekdakab) kabupaten poso,  dan  dan sekretarisnya berada pada  kepala   Badan Perencanaan  Daerah  (Bapeda). Dari  proses  di atas   kemudian  berlanjut  pada  pada  penetapanya,” katanya lagi.

Di  ketahui sebelumnya, bahwa  terkait hutang daerah ke pihak ketiga (kontraktor) ini, pihak pemerintah  daerah   kabupaten poso  telah  mengambil langkah kebijakan  untuk  membayarkanya  melalui  anggaran  perubahan  berikutnya.  Langkah pemerintah ini   oleh DPRD  pun sudah menyepakatinya sebagai  alternative  guna  penyehatan  keuangan daerah. “Walaupun  sudah ada  alangkah  demikian  tetapi  DPRD  tetap perlu  menelusuri  proses  awal  sehingga  bisa  ada  hutang  seperti  itu di  APBD  kita.” Kata  Darma  Penyami. (Nan)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY