Bupati Poso Bantah Tak Pernah Laporkan 12 SKPD Ke Kejaksaan

0
182
Bupati Poso didampingi Kabag Humas Pemda Poso Armol Songko saat di wawancarai wartawan (foto : wartawan Poso Raya)

POSO RAYA – Terkait pemberitaan soal isu adanya laporan Bupati Poso Darmin Sigilipu yang melaporkan sekitar 12 SKPD di jajaran pemerintahnya kepada pihak penyidik kejaksaan Poso, secara tegas dibantah dengan tegas Bupati Poso Darmin Sigilipu. Menurut Bupati informasi yang berkembang itu tidak benar.
Dihadapan Dandim 1307 Poso dan Kapolres Poso, Bupati Darmin Sigilipu mengaku, kalau kedatanganya ke pihak kejaksaan Poso hanya sekedar melakukan silaturahmi dan kordinasi soal tagihan listrik di PLN Poso, karena harus membayar tagihan yang mencapai Rp. 1 Milyar.
“Memangnya saya bodoh mau melaporkan SKPD ke pihak Kejaksaan, saya kecewa dengan pemberitaan itu. Saya datang ke Kejaksaan karena kami MOU jadi kami kordinasi soal masalah tagihan listrik. Itu adalah oknum, kita merasa bahwa tagihan listrik ini kok rasa-rasanya tidak sesuai dan janggal,” kata Darmin mengklarifikasi berita sebelumnya saat berada di Markas Batalyon 714.
Sementara itu kata Bupati Poso, selain membicarakan keluhan tagihan listrik oleh PLN, kedatanganya juga membicarakan soal inventaris daerah seperti 20 unit mobil dinas yang keberadaannya tidak jelas hingga saat ini, sehingga permasalahan tersebut bisa mendapat tanggapan dari pihak Kejaksaan.
“Itu yang kita diskusikan dan kemungkinan ada oknum yang ada di Pemda memiliki kendaraan tersebut, tidak sesuai dengan prosedur, nah bagaimana cara kita mengatisipasi hal itu,” jelasnya lagi.
Dirinya menambahkan, masalah inventaris mobil dinas yang tak jelas keberadaanya tersebut, sampai saat ini pihak Pemda masih terus mengumpulkan data kemana mobil itu berada.
“Sebab jika akan mengejar masalah itu, merupakan bagian tugas dari penyidik atau Polisi, kami hanya mengumpulkan datanya saja. Setelah kita menghimbau PNS tersebut tidak mengembalikannya maka terpaksa kami akan melaporkan hal ini ke penyidik,” akunya.
Darmin Agustinus Sigilipu menginginkan, wartawan tidak menyebar fitnah dan pencemaran nama baik soal pemberitaan. Dirinya berharap, sebelum memuat berita bisa mengklarifikasi terlebih dahulu.
Bantahan yang sama juga datang dari Kejaksaan Negeri Poso. Kajari Poso melalui Kasi Intel Muslim. SH menyatakan, kalau informasi adanya laporan Bupati Poso menemui Kajari Poso dalam rangka melaporkan sejumlah SKPD yang ada di jajaran pemerintahannya, adalah informasi yang tidak benar.
“Tidak benar adanya informasi terkait laporan Bupati Poso kepada Kajari untuk melidik sejumlah SKPD yang berada dalam kendali kepemimipinannya,” kata Muslim saat di temui di ruang kerjanya. (uly)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY