ADD Tahap Dua Belum Cair

0
95
Sejumlah mobil dinas milik pemda Poso diperiksa oleh BPK. Tahun ini penggunaan dana desa dan ADD juga akan diaudit oleh lembaga pemeriksa resmi ini.(foto :dok)

POSO RAYA – Masalah keuangan yang terjadi di kabupaten Poso bukan hanya membuat gaji PNS terlambat dibayarkan. dana untuk desa yakni ADD juga hingga kini belum turun sepenuhnya di sejumlah desa. Akibatnya beberapa program pembangunan desa khususnya pembangunan fisik juga terhenti.
“Yang kita khawatir ini, jangan sampai nanti jadi temuan karena pembangunan fisik yang kami buat sekarang berhenti karena uang ADD tahap dua belum turun,”kata Idul Bunando, kades Toyado, kecamatan Lage. Keluhan belum kunjung cairnya dana ini juga disampaikan beberapa pejabat desa lainnya di kecamatan Lage. Rata-rata keluhan atas belum cairnya dana itu dikhawatirkan berpengaruh pada realisasi program kerja desa.
Sebelumnya, Jefri Gaibu, kabid pengelolaan keuangan Pemdes menyebut, belum cairnya dana ADD sejumlah desa akibat belum semua desa memasukan laporan semester pencairan tahap I.Untuk proses pencairan dana desa tahap II atau tahap terakhir, semua desa harus telah memberikan laporan semester 1. Menurut dia, pihak Kementerian Keuangan hanya akan mencairkan tahapan selanjutnya bila seluruh desa sudah memasukkan laporan pertanggungjawaban tahap pertama.
Pada tahun 2016 jumlah Dana ADD untuk kabupaten Poso sebesar 68 miliar yang diperuntukkan 142 Desa.
Sampai dengan bulan September 2016 lalu, baru ada 96 desa dari 142 desa yang telah memberikan laporan semester I dana desa atau masih ada sekitar 46 desa yang belum memberikan laporan semester satu.
Salah satu desa yakni Toyado belum mendapatkan pembayaran ADD tahap kedua yang sebesar 40 persen. Tahun 2016 desa ini mendapat alokasi dana desa (ADD) sebesar 479 juta. Artinya masih ada Rp 191.600.000 sisa yang belum dibayarkan. Jumlah sebesar ini tentu sangat mempengaruhi program yang tengah dijalankan di desa.
Dikatakan Idul, berdasarkan pengalaman, biasanya pemeriksaan terhadap realisasi pekerjaan dalam desa akan dimulai pada bulan Januari, dia berharap keterlambatan ADD ini menjadi catatan pemeriksa sehingga tidak menimbulkan masalah hukum bagi mereka yang ada di
Sebelumnya pada akhir tahun 2016 lalu, ketua BPK RI Hary Azhar mengatakan lembaganya akan melakukan audit penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di 72 ribu desa yang ada di Indonesia. Artinya proses pemeriksaan akan dimulai sekitar bulan ini juga.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY