DOB Sultim Ibarat Buah Simalakama

0
181
Skema wilayah sulawesi

POSO RAYA – Secara   administrasi  sudah ada lampu  hijau dari  pemerintah pusat  terkait  pembentukan  Daerah Otonomi  Baru (DOB) di pulau  Sulawesi. Salah satu yang  sudah masuk  pembahasan  adalah  pembentukan  Provinsi  Sulawesi  Timur (Sultim). DOB ini merupakan  hasil pemekaran  wilayah  dari  provinsi  induk yakni Sulawesi Tengah (Sulteng). Pada awalnya  rotasi  pembahasanya sangat  terbilang baik  karena hampir semua  wilayah kabupaten  yang tergabung  pada  daerah persiapan  DOB Sultim sepakat  untuk mendorong secara  bersama-sama rencana  di maksud. “Pada  awal pembahasan persiapan pembentukan  provinsi  baru tersebut,  semua pihak  sudah sepakat  akan  saling mendukung guna  pencapaian  target utamanya. Saya sendiri  ketika  itu masih aktif sebagai  pejabat di  kabupaten Poso.” Ujar Hendrik Tauro salah seorang politisi Golkar dan tokoh masyarakat  poso,  kepada Poso Raya. Kamis (19/1).
Riak kecil justru  muncul  ketika  pada  penentuan  pusat ibukota. Dilema  itu  timbul setelah  kedua  daerah yang mengklaim  diri  lebih layak. Kemudian  melakukan manuver politik dengan caranya  sendiri.   Itu di lakukan baik  pada  lintas daerah kabupaten terlibat DOB,  maupun lobby  di tingkat pusat. Kedua kabupaten  yang saling mempertahankan diri adalah  kabupaten  Poso dan  Luwuk. “Saya bingung bagaimana  muasalnya sehingga  dua daerah ini jadi sama-sama  ngotot  menjadi  pusat ibukota. Kalau  kita  menggunakan  alasan di gunakan  kedua daerah, sudah jelas urusan ini tidak  bakal selesai. Alasan dari  Poso dan Luwuk sama sama realistis  bila di tinjau   dari  sudut  pandang politik dan administrasi,” tukas Hendrik berpendapat.

Dibalik   persoalan  itu, Mantan  bejabat  di beberapa jawatan penting kabupaten Poso  ini  mengingatkan kepada  semua pihak agar kembali  pada  konsensus awal untuk saling mendukung. Dia sangat kuatir  bahwa  perebutan  ini justru tidak akan menguntungkan persiapan Sultim.
“Kalau  pemerintah pusat  mencium  bau tidak sedap karena perebutan pusat ibukota ini, saya  sangat  yakin pemekaran itu bisa  di alihkan ke daerah lain yang berkeinginan  sama. Agar persoalan tidak berlarut larut coba di rencanakan saja pertemuan  bersama lintas kabupaten yang terlibat DOB  seperti  Touna, Morowali dan Morowali utara, di tambah beberapa kabupaten  dari daerah luwuk. Pada  pertemuan itu di sepakati saja mana  daerah  yang mendapatkan  dukungan lebih, maka  maka  Poso atau  Luwuk  harus patuh pada kesepakatan di maksud. Ini  Jalan  keluarnya menurut saya,” pungkas Hendrik. NAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY