Tunggakan Diselesaikan Lewat APBD-P 2017

0
536
Muhaimin Yunus Hadi

POSO RAYA – Kewajiban pemda Poso kepada rekanan yang belum dibayarkan disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek pemerintah kabupaten Poso mengakui hak mereka belum dibayarkan. Selain itu pengajuan pembayaran berupa GU dari SKPD juga masih banyak yang belum dibayarkan.
Anggota komisi II DPRD Poso, Muhaimin Yunus Hadi mengatakan, salah satu solusi membayar hutang kepada pihak ketiga adalah melalui APBD-P 2017 yang kemungkinan baru akan dibahas paling cepat bulan Juli 2017.
“Itu menurut saya cari paling memungkinkan saat ini, karena menempuh jalur diluar itu berpotensi melanggar aturan yang bisa berujung pidana,”kata Muhaimin. Mencermati situasi ini, ketua DPD PAN kabupaten Poso ini menyebut ada yang salah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu cara untuk mengurai persoalan ini menurut Muhaimin adalah melihat kembali dokumen APBD 2016 yang ditetapkan pada 23 November 2015 lalu. Dokumen ini memang mengalami beberapa kali perubahan angka nominal jumlah total anggaran. Pada masa-masa perubahan itulah menurutnya terjadi masalah dalam pengelolaan anggaran yang berujung pada defisit keuangan saat ini.
“Pemerintah sekarang, khususnya Bupati termasuk DPRD hanya kebagian cuci piring saja ini. Mau tidak mau harus dilakukan, tapi ada pelajaran yang harus diambil agar tidak terulang lagi kedepan,”katanya.
Bukan hanya pelunasan kepada rekanan dan tagihan SKPD yang belum terbayarkan seluruhnya. Beberapa orang kepala desa yang ditemui mengakui kalau mereka belum menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 lalu. Padahal anggaran untuk masuk dalam transfer dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY