Keteledoran Penyebab Pemda Menunggak

0
270
Bupati Poso Darmin A Sigilipu memimpin apel perdana pegawai ASN setelah libur panjang Natal dan tahun baru 2017. Tahun ini pemda Poso menghadapi salah satu persoalan serius yakni tunggakan pembayaran kepada pihak rekanan yang nilainya disebut mencapai puluhan miliar rupiah.(foto :dok humas)

POSO RAYA – Sejumlah rekanan pemda mengeluh, sisa pembayaran pekerjaan mereka yang tertera dalam kontrak kerjasama tidak dibayarkan. Sebabnya pemda tidak memiliki anggaran lagi untuk itu. Mengapa hal itu terjadi. Ada beberapa sebabnya sebagaimana diungkap oleh Wakil Bupati T Samsuri. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya keteledoran. Namun Samsuri tidak merujuk siapa pihak yang dimaksudnya.
Beberapa rekanan yang ditemui Poso Raya mengungkapkan kegalauan mereka sejak bulan Desember 2016 lalu. Saat itu mereka telah mengajukan laporan selesainya pekerjaan dan memasukkan dokumen permintaan pembayaran ke bagian keuangan melalui SKPD yang menjadi mitra mereka. Namun klaim itu tidak mendapat jawaban pasti kapan akan dibayarkan.
“Pekerjaan kita sudah selesai sejak bulan November, ada yang lain sudah sejak Oktober selesai tapi sampai sekarang belum dibayar,”kata seorang rekanan kepada Poso Raya. Sebelumnya mereka mendapat angin segar setelah beredar informasi kalau hak mereka akan dibayar pada 27 Desember 2016, namun hingga Selasa 3 Januari 2017 kemarin, hak mereka belum dibayarkan.
Bukan hanya rekanan yang mengerjakan proyek fisik, sejumlah pejabat SKPD yang dimintai keterangan mengakui ada biaya mereka yang belum dibayarkan hingga mencapai 400 juta. Dari hitung-hitungan yang disampaikan beberapa sumber didapatkan hasil bahwa pemda masih memiliki kewajiban sekira 50 miliar rupiah yang harus dibayarkan ke rekanan maupun ke SKPD.
Semua bermula dari ABPD 2015
Wakil Bupati T Samsuri menerangkan, adanya kekurangan anggaran ini bermula dari asumsi penerimaan dalam APBD 2015 yang dipatok terlalu tinggi oleh rizim pemerintah sebelumnya. Padahal pada perjalanannya, pemerintah pusat melakukan pengetatan anggaran untuk menyelamatkan APBN 2016 hingga menyebabkan dropping dana alokasi khusus (DAK) ke kabupaten di potong. Dalam perjalanan pelaksanaan APBD 2016 di era Darmin-Samsuri itulah baru diketahui kalau ada masalah dipenghujung tahun.
Kondisi ini kata Samsuri tidak perlu terjadi seandainya pejabat yang berwenang dibidang keuangan tidak teledor dimana mereka tidak membuat laporan kondisi keuangan ke pemerintah pusat pada tanggal 15 Desember 2016 lalu.
“Tidak adanya droping ini kemungkinan disebabkan adanya laporan yang terlambat. Dimana berdasarkan informasi dari pusat laporan keuangan harusnya sudah masuk pada tanggal 15 Desember 2016 dan ditunggu hingga pukul 17;00 WIB. Inilah yang menjadi ketelodoran ketelodoran sehingga saat pusat melakukan tutup buku kita tidak masukan laporan” terang Samsuri.
Untuk membayar hak para kontraktor rekanan pemda itu, Samsuri mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dirjen keuangan daerah Kemendagri. Ditegaskannya, apapun yang terjadi kewajiban itu akan dibayarkan.
“Ya nanti kita akan mencari solusi bagaiamana upaya membayarkan semua itu”tegasnya. Lantas kapan hak para rekanan ini akan dibayarkan. Belum ada keterangan pasti waktu pelaksanaannya. Namun anggota komisi II DPRD Poso Muhaimin Yunus Hadi mengatakan, skema pembayaran yang paling memungkinkan adalah melalui APBD-P 2017. Dia menyarankan pemda mempercepat lelang pengadaan agar pekerjaan proyek cepat selesai dan pembahasan APBD-P cepat dilakukan yang salah satu itemnya adalah kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY