Nilai APBD Mulai Dipertanyakan

0
142
Sidang Paripurna DPRD

POSO RAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, tanpa persetujuan lembaga ini dalam sidang paripurna maka dokumen ini tidak dapat digunakan. Pada 23 November 2015 lalu APBD kabupaten Poso tahun 2016 disahkan oleh DPRD dengan jumlah Rp 1.094.876.545.382,26. Namun, Bupati Darmin A Sigilipu, saat membacakan sambutan dalam rapat paripurna DPRD kabupaten Poso tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016 menyebutkan angka APBD 2016 sebelum perubahan adalah Rp 1.343.559.510,01.
Ketua komisi III Iskandar Lamuka mengakui, bahwa berdasarkan penetapan APBD tahun 2016 pada tanggal 23 November 2015 lalu, nilai yang ditetapkan adalah Rp 1.094.876.545.382,26. Namun ternyata pada saat dokumen itu dicetak angkanya sudah berubah menjadi Rp 1.343.559.510,01 sebagaimana dibacakan Bupati.
“Jika mengacu pada penetapan APBD 2016 maka angkanya itu adalah 1.094 triliun, namun kemudian dirubah setelah penetapan karena ada dana DAK yang masuk, tapi seharusnya perubahan itu disampaikan ke DPRD melalui ketua,”kata Iskandar. Pemberitahuan itu memang akhirnya disampaikan, namun hal itu dilakukan setelah sejumlah anggota DPRD mempersoalkannya.
Penetapan APBD 2016 yang dilakukan di bulan November 2015 membuat Poso menjadi salah satu daerah tercepat yang melakukannya. Namun pada saat itu, berapa jumlah DAK yang akan diterima juga belum jelas sehingga baru berupa proyeksi dan belum dimasukkan dalam APBD 2016 yang ditetapkan.
Sedikitnya terdapat 3 perbedaan angka-angka dalam APBD 2016 dalam catatan Poso Raya, selain jumlah Rp 1.094.876.545.382,26 yang ditetapkan secara resmi oleh DPRD, ada pula angka Rp 1.330.594.173,19, lalu kemudian terakhir yang dibacakan oleh Bupati dalam sambutannya di rapat paripurna DPRD tentang penetapan Perda APBD-P 2016 yang berjumlah Rp 1.343.559.510,01.
Dikatakan Iskandar, meski implikasi hukumnya tidak ada, namun ini merupakan preseden buruk dalam soal kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap regulasi bisa menimbulkan potensi adanya tindakan pelanggaran hukum serius bila terus menerus dilakukan.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY