Ada Perda Dibahas Secara Kilat

0
110
Muhaimin Yunus Hadi

POSO RAYA – Bagaimana sebuah peraturan daerah dibahas? menurut UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Perda termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 butir f, dan PERDA Kota/ Kabupaten di Pasal 7 butir yang dimulai dari penyusunan prolegda hingga penetapannya. Ada tahapan dimana publik terlibat didalamnya. Namun dalam pembahasan belasan perda tahun ini, jarang sekali kita mendengar adanya konsultasi atau uji publik terhadap perda yang tengah dibahas. Bahkan ada pengakuan dari anggota DPRD tentang perda yang hanya dibahas secara kilat. Dalam waktu 3 hari saja sudah selesai.
Muhaimin Yunus Hadi, anggota DPRD dari fraksi Amanat Keadilan terang-terangan menyebutkan ranperda kelembagaan dan Perda Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan yang menjadi urusan Daerah termasuk yang dibahas kilat.
“Dalam aturan penyusunan perda itu ada tahapannya, itu harus kita ikuti. Sebab selain ada aturannya, kita harus lihat juga kualitasnya kalau hanya dibahas secara kilat begitu,”kata Muhaimin kepada sejumlah wartawan. Dia menghitung, bila tahapan sesuai mekanisme dijalankan, maka setidaknya butuh waktu sebulan untuk membahas sebuah perda. Namun kenyataannya, menurut dia, selama ini banyak perda yang pembahasannya super cepat.
Pembahasan ala kadarnya tentu saja berpotensi membuat perda yang dihasilkan tidak efektif sehingga menimbulkan pertanyaan penggunaan anggarannya.l Sebuah sumber mengatakan, anggaran pembuatan satu perda mencapai 150 juta rupiah.
Tidak sepakat dengan cara pembahasan yang dirasanya tidak masuk akal, Muhaimin yang juga anggota badan legislasi(Banleg) DPRD Poso ini memilih tidak mengikuti pembahasannya. Muhaimin mengakui, dia termasuk tidak ikut menghadiri rapat badan anggaran APBD-P 2016.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY