Pencairan Dana Desa Harus Sesuai Aturan

0
100
Ruddi R Rompas

POSO RAYA – Terkait mekanisme pencairan Dana Desa (DD)  Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Reformasi Birokrasi (BKDRB) Rudi Rompas  menyatakan  bahwa pencairanya  hanya  bisa dilakukan  apabila semua desa telah  memberikan laporan  pertanggungjawaban akhir pada penggunaan anggaran  smester I.
“Kami tidak akan memberikan kebijakan apapun  terkait proses pencairan uang tersebut. Pelaksanaanya hanya  bisa diteruskan apabila semua desa telah  memberikan pelaporan menyangkut  volume kegiatan di setiap wilayah yang menggunakan sumber anggaran dari Dana Desa.”Tegas  Kepala BKRB Rudi Rompas. Disampaikan kepada Poso Raya, Selasa (25/10) kemarin.
Rudi juga menyatakan pihaknya dalam memberi rekomendasi pencairan dana desa berpatokan pada peraturan menteri  keuangan nomor 49 tahun 2016. Tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. “Yang  saya mau  katakan  bahwa Permenkeu itu merupakan  rujukan  kami  dalam  menjalankan tugas penyaluran  termasuk penggunaan di setiap  desa. Adapun  kelengkapan administrasinya  saya kira semua  desa  sudah paham.” Tanggap  mantan  kepala  BKD tersebut.
Kepala  BKDRB ini  menyampaikan kepada  seluruh penanggungjawab penggunaan dana  desa yaitu  kepala  desa, sekdes, dan perangkat di bawahnya, untuk segera memberikan  pelaporan  kepada pihak pemerintahan  desa. “Laporan ini  sangat penting bagi kami  agar secepatnya  melakukan verifikasi  data  termasuk pada proses pencairan berikutnya. Akan lebih baik jika laporan  desa telah  rampung  sehingga pada saat  dana  berada di kas daerah, kami  bisa lebih cepat  membuat  Surat Perintah Membayar (SPM) kepada seluruh desa penerima anggaran smester II.” Sebut  Rudi  rada meminta. Nan

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY