Dua Pejabat Penting Diganti

0
157
Sukimin

POSO RAYA – Kepala Badan Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi (BKDRB) kabupaten Poso Sukimin diberhentikan dari posisinya. Namun hingga berita ini diturunkan belum diketahui siapa yang akan menggantikannya. Selasa (24/10) kemarin, Sukimin resmi menjadi staf dibagian umum setdakab Poso dan mengikuti apel pagi.
Sekda Sin Songgo mengatakan, terkait mutasi jabatan merupakan kewenangan Bupati. Dia menyebutkan dalam aturan, Bupati bisa mengganti pejabat minimal 6 bulan setelah dilantik. Artinya menurut Sin, Bupati bisa melaksanakan reshufle kabinetnya karena aturan terpenuhi.
Salah seorang pejabat di bagian umum, David mengatakan, sejak Selasa kemarin, Sukimin telah melapor ke bagian umum bahwa dirinya dimutasi ke bagian itu. Pihaknya, lanjut David telah menyediakan meja kerja buat Sukimin.
Kepala media, Bupati Darmin A Sigilipu menjelaskan, pencopotan Sukimin dilakukan setelah dirinya mendapat surat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang menilai bahwa kepala BKDRB keliru memproses mutasi pejabat eselon II pada akhir 2015 lalu.
Saat itu, 4 orang pejabat kepala SKPD tiba-tiba dimutasi oleh Bupati Piet Inkiriwang yang masa jabatannya kurang dari 6 bulan lagi akan berakhir. Padahal dalam UU no 2 tahun 2014 tentang pemerintah daerah meminta kepada pejabat pembina kepegawaian untuk tidak boleh melakukan mutasi pejabatnya 6 bulan sebelum masa kabatannya berakhir.
Selain itu ada pula surat edaran mendagri tanggal 27 Desember 2012 yang melarang kepala daerah memutasi atau merotasi jabatan terhitung sisa 6 bulan masa jabatannya.
“Enam bulan sebelum meninggalkan jabatan tidak boleh mengangkat pejabat, nah BKN menyatakan itu keliru dan menyurat kepada Bupati untuk membuat laporan untuk ditindaklanjuti,”jelas Bupati Darmin A Sigilipu saat ditanya ihwal pencopotan Sukimin dari jabatannya. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa keputusan itu berdasarkan rekomendasi dari BKN Pusat. Dalam kebijakan pelantikan 4 kepala SKPD pada masa akhir kepemimpinan Piet Inkiriwang memang sempat menuai kontroversi sebab bertentangan dengan aturan yang ada. Sebagai kepala BKDRB Sukimin oleh BKN dinilai bertanggungawab atas pelaksanaannya meskipun dia melakukan itu atas perintah Bupati saat itu.
Selain Sukimin, pejabat lain yang dinilai turut bertanggungjawab adalah Lini Mokonio yang dicopot dari jabatan kepala bagian Hukum.(SAM)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY