Warga Harap Pembangunan Tidak Diklaim Partai Tertentu

0
166
Sejumlah pejabat turut dilantik bersama Bupati Darmin A Sigilipu menjadi pengurus organisasi KOSGORO 1957 kabupaten Poso oleh ketua harian Dewan Pimpinan Kolektif Kosgoro 1957 Provinsi Sulawesi Tengah H.M. Arus Abdul Karim. Sabtu (8/10) lalu.(foto :samsol batubara)

POSO RAYA – Dalam pelantikan pengurus Kosgoro 1957 kabupaten Poso Sabtu (8/10) lalu sejumlah PNS turut dilantik sebagai pengurus. Beberapa diantaranya adalah Ruddi R Rompas (kepala BPKAD), Yus Madoli (Asisten I), Faidul Keteng (kepala dinas PU), mereka dilantik bersama Ketua Darmin A Sigilipu oleh Ketua harian Dewan Pimpinan Kolektif Kosgoro 1957 Provinsi Sulawesi Tengah H.M. Arus Abdul Karim.
Kosgoro 1957 sebagaimana diketahui merupakan bagian dari 7 kelompok induk organisasi (KINO) partai Golkar selain Soksi, MKGR dan Gakari. Dalam aturan, khususnya UU Ormas no 17 tahun 2013 memang tidak melarang PNS menjadi bagian organisasi masyarakat (ormas) seperti Kosgoro.
Sejumlah warga berharap, masuknya para pejabat di jajaran pengurus organisasi pembentuk partai Golkar ini tidak membuat kebijakan mereka hanya menguntungkan partai yang dilahirkan organisasinya.
“Memang tidak salah kalau pejabat atau PNS masuk ormas selama tidak mengganggu tugas utamanya,”kata Sudir, warga Pamona Selatan. Sementara Yames, warga Poso Kota Selatan mengatakan, pejabat menjadi pengurus organisasi yang terkait partai jangan sampai lantas membuat program SKPD lalu diklaim sebagai milik partai tertentu saja.
Dikutip dari laman wikipedia diketahui bahwa Kosgoro merupakan salah satu KINO (Kelompok Induk Organisasi), disamping SOKSI dan MKGR, yang melahirkan Sekretariat Bersama Golongan Karya pada 20 Oktober 1964 yang kemudian bertransformasi menjadi partai Golkar pada saat ini.
Kekhawatiran pejabat menjadi pengurus organisasi underbow partai tidak lepas dari apa yang terjadi 10 tahun terakhir dimana hampir semua program pemerintah daerah juga diklaim oleh partai tertentu. Bahkan warna pun akhirnya menjadi simbol dari klaim itu, sejumlah fasilitas pemda di cat dengan warna tertentu untuk memberi kesan kuat bahwa pembangunan itu berkat partai tertentu.
“Tapi kita ini cuma masyarakat biasa, kalau bisa para pejabat itu bekerja profesional saja, bangun Poso, cuma kalau bisa juga jangan hanya diklaim bahwa itu berkat partai atau kelompok tertentu,”harap Sukiman, warga Poso Kota yang ditemui di depan bekas pasar Sentral Poso, Senin (10/10) kemarin.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY