Bappeda Harus Lebih Terencana Dalam Alokasi Anggaran

0
82
Lefrand Mango

POSO RAYA – Pengamat ekonomi dari Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) Lefrand Mango mengatakan dalam regulasi baru penyusunan ABPD sesuai ketentuan dalam era otonomi daerah maka 20 persen dari total anggaran yang dibahas Bupati dan DPRD itu berasal dari kontribusi daerah. Untuk kabupaten Poso sendiri, ketentuan ini tentu masih sulit dilaksanakan mengingat jumlah pendapatan asli daerah (PAD) sendiri baru mencapai sekitar 6 persen dari total APBD.
“Pendapatan daerah kita dalam PAD baru sekitar 6 persen. Dengan keadaan demikian maka sangat sulit  bagi daerah untuk memenuhi target 20 persen sebagai kontribusi ke APBN sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan otonomi daerah” terang dosen Fakultas Ekonomi Unsimar ini.
Kondisi makin sulit ketika pemerintah pusat mengencangkan ikat pinggang dengan memotong puluhan miliar anggaran ke daerah termasuk kabupaten Poso. Lefrand menyebut, pemangkasan jatah dana alokasi khusus (DAK) dalam APBN-P tahun 2016 menjadi salah satu sebab terjadinya defisit APBD 2016 hingga hampir 10 miliar rupiah.
“Ini fakta lapangan dimana mau tidak mau pemerintah kita harus mengatasi defisit ini dengan cara melakukan  realokasi kembali pos-pos anggaran paling penting. Terkait pemangkasan anggaran dari pusat ini,”kata Lefrand. Kebijakan pemerintah pusat pada sektor keuangan menurut Lefrand terkadang sulit diduga padahal dampaknya ke daerah sangat besar.
Agar kondisi APBD yang defisit tidak terulang, Lefrand menyebut kuncinya ada pada perencanaan anggaran di Bappeda yang merupakan SKPD kunci dalam menentukan arah kebijakan APBD yang sesuai dengan kebutuhan daerah. SKPD ini menurut Lefrand harus bisa meyakinkan pusat bahwa apar yang mereka susun merupakan anggaran yang sangat dibutuhkan daerah ini. Namun dia berharap penyusunan anggaran itu disertai dengan perencanaan matang. Sebab mulai tahun depan BPK juga dalam melakukan audit akan memulainya dari perencanaan pemerintah daerah.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY