Nilai Pengurusan Ijin di Provinsi Dipersulit dan Berbelit

0
83
Para Penambang Dan Sopir Truk yang Telah Lama Tidak Beroprasi Semenjak Penyegelan Mengakibatkan Mereka Datang Menyampaikan Aspirasinya diGedung DPRD. (Foto.Syarif)

POSO RAYA – Ratusan penambang dan sopir truk pemuat material mendatangi gedung DPRD, beriringan mereka memarkirkan mobil  mereka didepan kantor DPRD hingga ke halaman kantor. Kedatangan mereka untuk menyampaikan protes atas pentupan lokasi tambang galian C di sungai Puna yang menjadi sumber penghidupan mereka. Tuntutannya hanya satu, berikan ijin segera agar usaha mereka kembali bergerak.
Beragam penyampaian juga mereka ungkapkan lewat pamflet yang menggambarkan pentingnya material sungai Puna bagi kehidupan mereka sehari-hari. Namun sejak beberapa hari terakhir lokasi pengambilan material disegel Polisi karena belum adanya ijin penggalian dari provinsi.
Sejak ditariknya kewenangan penerbitan ijin galian C dari kabupaten ke provinsi seiring berlakunya UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, para penambang harus mengurus ijin ke kantor dinas ESDM provinsi. Namun sejumlah penambang mengeluhkan sulitnya berurusan ke kota Palu. Selain karena ‘dipersulit’ mereka juga mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan.
Sungai Puna merupakan sumber material dengan kualitas tertinggi yang ada di kabupaten Poso. Sejumlah proyek besar hingga kebutuhan warga yang hendak membangun rumah diambil dari sungai ini. Pemda Poso juga mendapatkan pendapatan dari retribusi galian C di sungai ini yang jumlahnya hingga puluhan juta per tahun.

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Poso, para penambang galian C meminta agar selama proses pengurusan ijin ke provinsi mereka dibolehkan tetap menambang seperti biasa. “Pemerintah harus memberikan kebijakan untuk mengelola galian C agar masyarakat ini beraktifitas seperti biasa, tolong difasilitasi pengurusan ijinnya karena kami merasa dipersulit dan berbelit-belit,”kata Safril Saada, salah seorang pengunjukrasa.
Kedatangan ratusan warga bersama ratusan truk ini membuat sepanjang jalan didepan kantor DPRD hingga kantor Bupati dan jalur dua dipenuhi truk pemuat galian C. Para pengunjukrasa mengancam, bila tuntutan mereka tidak segera direspon mereka akan memarkir ratusan truk itu dihalaman kantor DPRD Poso.
Merespon tuntutan warga ini DPRD Poso dan pemda langsung menggelar rapat mendadak untuk menyikapi permintaan warga. Penutupan tambang ini juga membuat sejumlah proyek pembangunan juga terhenti selama beberapa hari terakhir karena tidak ada pasokan material dari sungai Puna.(RIF)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY