9 Miliar Hanya Untuk Kesehatan dan Pendidikan

0
97
Ruddi R Rompas

POSO RAYA – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Ruddi R Rompas menegaskan soal Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dia mengakui tahun ini merupakan DAK dari APBN-P 2016 terkecil yang diterima kabupaten Poso dalam 10 tahun terakhir. Tahun ini, dalam APBN-P 2016, kabupaten Poso hanya menerima 9 miliar rupiah.

Namun mengenai hal ini, Ruddi menjelaskan bahwa pengalokasian DAK untuk daerah se Indonesia merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pengajuan DAK menurut Ruddi dimulai dari usulan dari SKPD disertai data teknis dan rencana kegiatan yang dimasukkan di Bappeda dan BPKAD yang sifatnya konsolidasi usulan lalu disampaikan kepada kepala daerah. Bupati selaku kepala daerah, lanjut Ruddi selanjutnya meneruskan ke Kemenkeu dan Bappenas lalu ke kementerian atau lembaga teknis.

“Disitu berlangsung verifikasi teknis atas usulan proposal, yang hasil verifikasi adalah tentang teknis dan bobot .Selanjutnya oleh Tim pusat menilai hasil verifikasi untuk penentuan daerah penerima,”jelas Ruddi mengenai mekanisme pemberian DAK. Namun prosesnya tidak berhenti sampai disini. Ada proses politik di DPR RI untuk membahasnya sebelum ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.
“Menurut mekanisme tentang alokasi dana DAK kita semua bisa memahami, bahwa secara transparan dana DAK itu ditentukan oleh pusat,”tegasnya. Keputusan kabupaten Poso menerima DAK senilai 9 miliar dalam APBN-P 2016 sesuai dengan PP No 66 tahun 2016.  Anggaran sebesar 9 miliar itu menurut Ruddi dialokasikan untuk bidang pendidikan dan kesehatan.
Pengurangan DAK sesungguhnya terjadi di seluruh Indonesia. Namun untuk wilayah Sulteng, kabupaten Poso menjadi daerah yang terkecil menerima jatah DAK dibanding kabupaten seperti Tojo Una-Una dan Morowali.Sejumlah pihak menyatakan, penurunan drastis DAK yang diterima kabupaten Poso tidak semata karena adanya pemotongan dari pusat dalam upaya penghematan APBN, namun juga karena kurang luwesnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan para legislator di DPR RI khususnya yang berasal dari dapil Sulteng.(SAM)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY