Tidak Ada Pejabat Yang Akan Dirugikan

0
188
Markarma Lasimpala

POSO RAYA – Penggabungan atau penghapusan SKPD akan merujuk pada UU no 23 tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016. Namun pelaksanaannya sesuai dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan kabupaten Poso yang sudah dilaksanakan sejak Desember 2015.
Kepala Bagian Tapem Markarma Lasimpala mengatakan saat ini ada sekitar 33 SKPD yang akan digabungkan, dihilangkan dan juga dimekarkan. Rancangan perampingan itu disesuaikan dengan kajian hasil pemetaan.
Sebelumnya asisten I Yus Madoli mengatakan kemungkinan adanya SKPD yang digabung sehingga bakal ada sejumlah posisi jabatan yang hilang. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk memikirka nasib para pejabat yang SKPDnya digabung atau dihapuskan.
Sesuai PP 18 tahun 2016 itu, menurut Markarma ada beban tugas yang besar antara dinas dan badan, hal itu nanti akan dilihat pada banyak tidaknya urusan pemerintahan yang ditanganinya.
“Kalau mengacu pada unsur pemetaan pada pemerintahan itu ada 32 tugas dan unsur penunjang, kalau proses penggabungannya itu juga mengacu pada PP 18 2016 terutama kedekatan karakterristik urusannya serta berdasarkan perumpunannya,”jelas Markarma. Adapun SKPD yang berdasarkan pemetaan urusan pemerintahannya yang urusan kinerjanya tidak memenuhi syarat untuk berdiri sendiri maka itu akan disatukan.
Adapun mengenai pejabat yang SKPDnya dilikuidasi, maka ada penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini kata Markarma juga akan dikaji termasuk dengan provinsi. Dia mengatakan tidak ada pejabat terutama di level eselon II yang dirugikan dengan kebijakan baru nanti. Apalagi rancangan perda Kelembagaan akan dibahas bersama DPRD.(AND)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY