Poso Pernah Lebih Maju dari Palu

0
1653
H.Tawontju, dua orang pensiunan yang menjadi saksi sejarah ketika Poso menjadi ibukota pertama Sulteng sebelum kemudian terjadi pergulatan politik yang memutuskan Palu menggantikan Poso sebagai ibukota provinsi Sulteng.(foto :ferdinan)

Perbincangan tentang sejarah Poso mendapat momentum kembali saat DPRD provinsi Sulteng membahas rekomendasi pembentukan provinsi Sultim. Dalam agenda itu kabupaten Poso dikeluarkan dari pembahasan. Perkembangan ini kemudian menimbulkan kemarahan warga Poso. Sebab dalam sejarahnya, gagasan pembentukan provinsi ini justru muncul dari orang-orang Poso. Sejarah yang lebih jauh lagi tentang Poso menunjukkan jejak panjang di Sulteng, bahkan pernah menjadi ibukota provinsi sebelum terjadi pergulatan politik yang berakhir dengan dipindahkannya ibukota ke Palu. Mengenai Poso merupakan ibukota pertama provinsi ini, diceritakan oleh H. Tawondju, pensiunan pegawai negeri.
“Di jaman pemerintahan Belanda, di Sulawesi Tengah hanya terbentuk satu kabupaten. Yang menjadi pusat atau ibukota waktu itu adalah Poso. Adapun  pejabat Bupatinya, Pak Ngitung. Saya sudah lupa nama lengkap beliau”katanya. Selanjutnya sebagaimana dimuat dilaman wikipedia.org, disebutkan, sampai dengan pemerintahan RI tahun 1952, wilayah Sulawesi Tengah masih terbagi dua daerah otonom yaitu Onderafdeeling Poso meliputi Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan ibukota Poso dan Onderafdeeling Donggala meliputi Donggala, Palu, Parigi, dan Toli Toli dengan ibukotanya Palu. Wilayah tersebut boleh dikatakan pembagian wilayah Sulawesi Tengah bagian Barat dan Timur. Jadi Poso telah menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan Sulawesi wilayah Timur sejak puluhan bahkan seratusan tahun yang lalu. Lebih jauh lagi ke masa penjajahan, nama Poso sudah sangat terkenal bukan hanya oleh Belanda tapi juga oleh pemerintah pusat yang dipimpin Soekarna-Hatta ketika itu. Apalagi sejak hadirnya aparat Hindia Belanda dan adanya muktamar raja–raja Sulawesi Tengah tanggal 2 Desember 1948, Kota Poso sudah dikenal oleh Pemerintah Pusat sehingga Daerah Sulawesi Tengah yang baru dibentuk berkedudukan di Poso.

H Tawondju mengatakan, sepengetahuan dia, selain menjadi pusat pemerintahan, Poso merupakan pusat Karesidenan yang merupakan perpanjangan tangan dari  Gubernur Sulawesi Utara –Tengah (Sulutteng) berpusat di Manado.
“Di jaman pak Baramuli sebagai Gubernur Sulutteng, Poso merupakan pusat  pemerintahan yang disebut Residen. Jabatan Residen itu lebih tinggi dari  Bupati tetapi di bawah Gubernur. Kantornya adalah bangunan yang berlokasi  antara Kantor Pos dan Rumah Jabatan Bupati sekarang. Rumah itu kalau tidak salah ingat sudah diserahkan kepada Koeswandi, Bupati Poso pada saat itu,”katanya.
Sementara itu pemerhati sejarah Poso dari komunitas Historia Tana Poso, Dr Pramaartha Pode menegaskan, dalam sejarahnya Poso tidak pernah menjadi ibukota provinsi, hal itu jelas tertuang dalam UU no 13 tahun 1964 tentang pembentukan provinsi Sulawesi Tengah.
Pada pasal 2 ayat (2) UU ini disebutkan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah berkedudukan di Palu.
Namun Pramaartha me
mbenarkan adanya pertarungan politik tingkat tinggi yang gagal dimenangkan oleh orang-orang Poso kala itu berhadapan dengan para pelobi dari Palu.
“Jadi dulu sulawesi tengah ini masuk ke wilayah sulawesi utara. Ketika masih masuk wilayah sulawesi utara, Poso sangat maju dan menjadi kota termaju setelah Manado, hal ini disebabkann karena pengaruh Belanda dalam masa kemerdekaan,”kata pendiri komunitas Historia tana Poso ini. Saat provinsi Sulteng dimekarkan dari Sulawesi Utara, ada dua calon ibukota, Palu dan Poso yang akhirnya pemerintah pusat menetapkan Palu sebagai ibukota yang resmi.
Kini, meski pemerintah belum mencabut moratorium pemekaran, upaya pembentukan daerah otonomi baru (DOB) terus dilakukan sejumlah daerah termasuk rencana Sultim. Terkait Poso sebagai ibukota, Jotjan Bolage, salah seorang pensiunan di Poso mengatakan ada keuntungan dari segi geografis dimana letaknya di pusat trans sulawesi yang membuat arus transportasi ke daerah-daerah lain lebih dekat.
“Kalau ada event bersama antar provinsi, bagaimana sudah nasib Sulawesi Utara kalau harus menempuh perjalanan dari Manado ke Luwuk?. Tetapi  kalau Posisi di Poso, semua daerah akan diuntungkan dari segi jarak tempuh”kata Jotjan Bulage. Nan

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY