Polisi Gunakan UU no 3 Tahun 1980 Jerat Tersangka

0
144
Motor yang menjadi barang bukti di Polres Poso terkait kasus dugaan penyuapan.(foto :mansur)

POSO RAYA – Untuk menetapkan tersangka dalam perkara dugaan penyuapan terhadap beberapa pengurus anak cabang partai Demokrat Poso oleh kader partai lainnya, penyidik Polres Poso menggunakan pasal 3 UU no 3 tahun 1980 tentang tindak pidana suap.
Perkara yang muncul dari duel perebutan posisi ketua DPC Demokrat Poso jelang musyawarah cabang serentak nanti di kota Palu ini bermula saat polisi menahan 4 unit sepeda motor sebagai bukti upaya suap dari seorang pengurus partai.

“Polisi dalam berupaya mengungkap kasus bukan atas asumsi sendiri,kita bekerja berdasarkan laporan, data serta hasil penyelidikan,khusus untuk kasus sepeda motor kalau dibilang saya Kriminalisasi,saya rasa itu terlalu dini,sekarang proses penyelidikan jalan terus, babuk sudah ada,tinggal menunggu siapa tersangkanya,” ungkap Kasatreskrim Polres Poso AKP Holmes Saragih.
Sebenarnya dalam laporan ada 7 sepeda motor yang diberikan sebagai upaya suap, namun Polisi baru bisa mengamankan 4 unit. Hingga kini proses penyelidikan masih berlangsung. Sejumlah saksi telah diperiksa oleh penyidik. AKP Holmes mengatakan pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam perkara ini secepatnya.
Akademisi Unsimar Yan Patris Binela, mengatakan penerapan pasal 3 UU no 11 tahun 1980 yang dilakukan oleh penyidik bisa dikatakan sebagai sebuah keberanian. Sebab menurutnya, biasanya kasus suap terkait dengan korupsi yakni gratifikasi ruang lingkupnya adalah pegawai negeri atau yang terkait dengan jabatan publik dan keuangan negara.
Namun dalam pasal 2 dan pasal 3 UU no 11 tahun 1980 ini, menurut Yan Patris, domain publik bisa dilekatkan pada jabatan yang disangang oleh pemberi dan penerima.(MSR/IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY