GPST dan Kekalahan Lobby Poso

0
3044
Sumual dan Soekarno

POSO dalam sejarahnya pernah begitu dekat dengan Jakarta sebagai pusat kekuasaan. Bahkan Soekarno, sang presiden proklamator datang ke Poso tahun 1952 dan meresmikan tugu kemerdekaan. Tentu yang membuat si bung besar itu datang bukan karena tugu, tapi kebesaran Poso sebagai pusat perdagangan di sulteng pada waktu itu. Namun peristiwa 1957 menjauhkan Poso dari Jakarta.
Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) yang berdiri saat situasi politik nasional tidak menentu, di Sumatera di deklarasikan PRRI yang menyatakan memisahkan diri dari Indonesia. Namun sebelumnya di Makassar telah diproklamirkan pula Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) pada 2 Maret 1957 oleh
Panglima TT-VII/Wirabuana dan kemudian memilih basisnya di Sulawesi Utara yang mendukung gagasan-gagasan pemerintah otonom mutlak dan luas dari Sumual sebagai cikal bakal lahirnya Pesemesta. Pemerintah pusat kemudian mengirimkan operasi militer untuk menumpas gerakan ini.
Pemuda Poso sendiri tidak tinggal diam, mereka mendirikan Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) untuk melawan pemberontakan Permesta. Ketuanya Asa Bungkundapu kemudian mengorganisir perlawanan bukan hanya terhadap Permesta tapi juga kekuatan DI/TII yang mulai masuk ke Poso kala itu.
Setelah Permesta berhasil dikalahkan, terjadi perpecahan ditubuh organisasi ini terkait pembagian ‘uang terimakasih’ dari pusat untuk para pemimpin dan anggota GPST yang berjuang di hutan.
Friksi ini membuat pasukan GPST yang baru pulang dari perang melawan DI TII di wilayah Badan dan Rampi menolak perintah ketuanya untuk dilucuti senjata sesuai perjanjian Korontjia antara GPST dengan TNI yang disepakatai sebelumnya pada 5 Desember 1957. Akibatnya terjadi pertempuran yang menewaskan 12 prajurit TNI dari Brawijaya. Peristiwa inilah yang membuat Jakarta kehilangan kepercayaan terhadap GPST.
Pemerhati sejarah Poso Dr Pramaartha Pode mengatakan, peristiwa ini menyebabkan Jakarta pada waktu itu menilai GPST tidak loyal. Peristiwa ini juga menurut dia mempengaruhi keputusan pusat menetapkan ibukota provinsi di Palu. Padahal pada tahun 50an Poso jauh lebih maju dari Palu. Pode mengatakan, kemajuan Poso pada waktu itu hanya kalah dari Manado.
Kemunduran Poso menurut Pode semakin menjadi sejak 1964. Kekalahan lobby di Jakarta menjadi sebabnya.

“Yang diributkan oleh orang Poso saat ini terkait ibukota adalah “kekalahan” lobby ke pusatadapun soal klaim Soekarno mengenal kota Poso, Iya pada tahun 1951-1952 sewaktu ke Poso, waktu itu daerah kita adalah kota yang penting karena terbesar setelah Manado,”kata Pode. Serangkaian ‘kemunduran’ itu menurut dia bisa dilihat puncaknya pada peristiwa GPST 1957 yang membuat Poso lemah dimata Jakarta. Dikatakan doktor lulusan UGM ini, perlu penelusuran kembali serta kajian mendalam mengenai peristiwa peristiwa penting di Poso termasuk tragedi GPST sehingga sejarah menjadi lebih terang benderang.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY