Belanja Pegawai 60 Persen, Layanan Belum Maksimal

0
164
POSO RAYA - Sejumlah anggota DPRD menilai bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas penyajian laporan keuangan pemda Poso dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) harus jadi perhatian serius. Sebab hal itu menunjukkan lemahnya pengendalian keuangan. "Pemda harus memberi perhatian serius terhadap predikat WDPc dengan melakukan perbaikan sistem pengendalian intern terhadap sistem akuntansi dan tata kelola keuangan,"kata dr Samsu Alam, anggota komisi II dari fraksi Sintuwu Maroso. Meski mengapresiasi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target, namun politisi Nasdem ini menyarankan agar potensi penerimaan dibuatkan data base sehingga pencapaian kinerja SKPD mudah ditingkatkan. Dalam LHP BPK, disebutkan lemahnya kendali keuangan sehingga memunculkan banyak temuan meskipun mayoritas adalah kesalahan administrasi. Dalam LHP tahun 2015 ini, BPK menyatakan ada 8 temuan. Samsu meminta pemda untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian menyeluruh atas berbagai temuan itu. Salah satu temuan yang paling menyita perhatian adalah di RSUD Poso. Samsu Alam menilai, temuan BPK itu bisa berimplikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti segera dan serius.(IAN)

POSO KOTA – Meski APBD Poso sudah melebihi angka 1 triliun namun belum terlihat pembangunan secara fisik yang menonjol. Sebabnya, lebih dari 60 persen jumlah itu hanya untuk belanja pegawai.
Anggota komisi II, dr Samsu Alam mengatakan, dengan tingginya belanja untuk pegawai maka pelayanan kepada masyarakat harusnya sudah jauh lebih baik, termasuk pelayanan pendidikan di daerah terpencil lewat pemerataan guru dan layanan kesehatan.
Hingga kini masalah penempatan guru yang lebih merata belum terwujud. Beragam alasan dipakai oleh para pendidik ini untuk menolak mengabdi bagi anak-anak di daerah yang jauh dari kota.
Wakil Bupati T Samsuri beberapa waktu lalu mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah menerima guru dari daerah dimana sekolah yang mengalami kekurangan guru. Namun hal itu baru bisa terlaksana bila pusat membuka keran penerimaan lagi.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY