2 Aleg DPRD Provinsi Asal Poso Tidak Masuk Pansus

0
372
Yus Mangun.

POSO RAYA – Sesuai Konfirmasi  Tim Forum Koordinasi  Percepatan  Dan Pembentukan  Provinsi  (FKP3) Sultim, terkait   anggota DPRD provinsi yang berasal dari kabupaten ternyata  tidak masuk  sebagai Tim Pansus Pembahasan  provinsi Sulawesi  Timur (Sultim). Yus Mangun, anggota DPRD provinsi asal Golkar membenarkan dirinya tidak dilibatkan dalam pansus.
“Iya benar  kami tidak masuk  sebagai  tim pansus  untuk membahas  kelanjutan Sultim,” ujar  ketua  fraksi  Golkar  DPRD provinsi ini. Walaupun berkembang informasi bahwa Poso sudah tidak masuk dalam rencana pembentukan Sultim tetapi Yus masih menyimpan harapan agar Poso tetap masuk dan menjadi ibukota. Dia menyebut sebelumnya ada keputusan PTUN terkait Sultim yang membuat Poso keluar dari pembahasan Sultim.
“ Tetapi kalau di tanya  sikap, sudah jelas saya tetap  mendukung agar  Ibukotanya di Poso,”tutur  politisi  yang sempat  di gadang sebagai calon  bupati  saat  pemilihan  Bupati  pada 2015 lalu.
Terkait  gagalnya  Poso  mewujudkan harapan menjadi  Ibukota dan  semakin kecil peluang  Poso  dikeluarkan dari  Sultim, Tim  Forum  Koordinasi Percepatan  dan Pembentukan Provinsi (FPK3)  telah  berencana  melakukan  unjuk rasa (Unras)  di  kantor  DPRD Provinsi Sulawesi  Tengah.
“Sesuai rencana,  sekitar  tanggal 25  Agustus ini kami akan ke Palu  untuk melakukan unjuk rasa  di  kantor  DPRD  Provinsi.  Ini sebagai upaya  kami untuk  tetap  mempertahankan  hak masyarakat  poso  terkait  siapa  paling berhak  sebagai Ibukota Sultim,” tutur  Munawir, salah seorang Tim FKP3 kepada  Poso Raya. Senin (22/8).
Untuk  perjuangan  Forum  pemekaran  Sultim yang berada  di Poso,  menurut  Yus mangun  tetap dapat menyampaikan aspirasinya  kepada  dua lembaga  resmi  yakni  Gubernur  dan Ketua  DPRD Provinsi.”Kalau  ada  itikad dari  forum  pemekaran yang ada di Poso menyampaikan aspirasinya,  silahkan  menyurat  kepada  Gubernur  dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Yus Mangun.
Kegagalan  kabupaten Poso  merebut Ibukota Sultim,  mendapat  reaksi keras  dari sejumlah masyarakat. Beragam pendapat  di sampaikan, bahkan di antaranya  menganggap  pemerintah  kabupaten Poso sebelumnya tidak mampu  memperjuangkan  wilayahnya  sendiri.
“Seharusnya  ini tidak perlu terjadi andaikan  pemerintah  kita  semasa  perjuangan  memperebutkan  ibukota  berlaku serius  dalam  mengambil   kewenangan . Semua   yang  terjadi sekarang sudah sangat terbukti  bahwa  secara politik  kita  di  Poso  posisi tawarnya  tidak diperhitungkan  di tingkat atas,”kata Cristian seorang warga.  Dia ,menyebut tokoh  politik Luwuk lebih lebih mau berkorban untuk  mewujudkan ibukota di daerahnya. Nan

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY